- Times of India
VIVA – Belakangan tengah heboh terkait pemberian suntik vaksin COVID-19 yang tak ada isinya alias kosong. Hal itu berlokasi di tempat pemberian vaksin COVID-19 di Sekolah Ipeka, Pluit, Jakarta Utara.
Terlihat di video tersebut seorang tenaga kesehatan (nakes) yang memberi vaksin kepada salah satu masyarakat. Namun, setelah dilihat ulang, jarum suntik itu tak berisi vaksin. Korban yang seorang pria itu pun langsung komplain dan laporan terkini, nakes itu telah ditangkap untuk ditetapkan sebagai tersangka.
Menyikapi hal itu, Kementerian Kesehatan menggandeng BPKP dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya.
Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar pemerintah bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota.
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.
Menkes Budi ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” tutur Menkes.
Pemerintah telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap. Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.
Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi COVID-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” kata Menkes.
