Menkes Disomasi Organisasi Kesehatan: Kita Sudah Ajak Diskusi Tapi Tak Digubris
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Lifestyle – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah disomasi beberapa kali oleh organisasi kesehatan. Menanggapi hal itu, Menkes pun membuka kesempatan untuk diskusi namun justru tak digubris oleh pihak terkait.
Dikutip keterangan pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Menkes Budi telah membuka kesempatan kepada sejumlah oknum dokter yang melayangkan somasi kepadanya untuk berdiskusi secara langsung. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan somasi. Scroll untuk info selengkapnya.
Kuasa Hukum Kemenkes, Misyal Achmad, mengatakan somasi tersebut dilayangkan mewakili oknum dokter. Somasi sudah dijawab dengan membuka kesempatan untuk berdiskusi secara langsung.
Ilustrasi dokter/rumah sakit.
- Freepik
“Kita telah memberikan jawaban somasi pertama pada tanggal 3 April 2023 dengan memberikan waktu pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 10:00 untuk untuk berdiskusi tentang statement Pak Budi dalam public hearing RUU Kesehatan,” ujarnya di kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023.
Ada pun, oknum tersebut melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi nomor: 037/B/J&T/III/2023 pada Maret 2023 kepada Menkes Budi terkait pernyataan Menkes Budi dalam public hearing RUU Kesehatan.
Sayangnya, lanjut Misyal, kesempatan diskusi tersebut tidak dimanfaatkan oleh mereka, bahkan tidak ada satu pun oknum dokter yang hadir. Dikatakan Misyal, oknum dokter telah melayangkan 3 kali somasi. Menkes Budi telah menjawab somasi pertama dan mencakup jawaban untuk somasi lainnya, yakni membuka forum diskusi secara langsung.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril mengatakan diskusi yang diusulkan oleh Menkes Budi pada dasarnya akan mengejawantahkan maksud dan latar belakang pernyataan Menkes terkait pengurusan STR berbayar dalam public hearing RUU Kesehatan.
Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Menteri Kesehatan melakukan kewenangannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi penerima pelayanan kesehatan. Menkes Budi menerima banyak pengaduan dari dokter baik melalui WA maupun surat terkait biaya-biaya tidak langsung dalam pengurusan STR dan SIP,” ucap dr. Syahri.
“Kalau mereka (oknum dokter) punya semangat yang sama untuk membenahi masalah tersebut, seharusnya bersama-sama membenahi masalah yang ada dan mau meluangkan waktu untuk datang diskusi mendengarkan penjelasan,” ucap dr. Syahril.
Pihak Kemenkes menegaskan bahwa Menkes Budi beriktikad baik menunggu perkembangan dari oknum dokter. Menurut Kemenkes, pihaknya masih tetap membuka ruang untuk siapapun yang ingin berdiskusi secara langsung.
Sebelumnya, Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan (FDPKK) melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Somasi tersebut berkaitan dengan kebijakan biaya Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang terdapat perbedaan jumlah antara Menkes Budi dan FDPKK.
Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan memberikan somasi kepada Menkes Budi, selanjutnya Menkes Budi sebenarnya telah menjawab somasi tersebut pada 3 April 2023.
Menkes Budi turut bereaksi atas somasi kedua dengan mengajak forum dokter untuk diskusi membahas persoalan yang ditujukan kepadanya. Menkes Budi beriktikad baik dan dengan tangan terbuka mengajak forum dokter tersebut untuk membahasnya dua arah.
“Tanpa mengurangi rasa hormat, saya beriktikad baik ingin mengajak Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan untuk berdiskusi, mengklarifikasi persoalan sebagaimana yang tertuang dalam surat somasi,” ujar Menkes Budi di Jakarta, dalam keterangan persnya.
Menkes Budi mengundang Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan untuk berdiskusi pada Rabu 3 Mei 2023 di kantor Kementerian Kesehatan. Menkes Budi terbuka apabila ada tawaran lokasi lain.
Somasi yang dilayangkan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan kepada Menkes Budi adalah terkait adanya sejumlah pernyataan Menkes yang dianggap tidak sesuai. Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) menepis besaran biaya yang dikeluarkan dokter untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) mencapai jutaan rupiah.
