- Freepik
VIVA Lifestyle – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meluncurkan Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia 2023. Remunerasi dokter adalah semua bentuk penghargaan yang diterima seorang dokter dalam menjalankan pekerjaan profesinya, berbentuk finansial langsung maupun finansial tidak langsung.
Sistem remunerasi dokter mempunyai tujuan, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja dokter, meningkatkan integritas dokter, menjamin kesejahteraan dokter, meningkatkan kinerja fasilitas kesehatan, serta memperbaiki distribusi dokter. Scroll untuk informasi selengkapnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, tujuan diterbitkannya buku ini adalah agar terbentuk sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan bagi dokter Indonesia yang telah melaksanakan tugas keprofesiannya.
“Sistem yang disusun ini diharapkan akan meningkatkan performa dan kinerja dokter yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan, di mana dokter tersebut menjalankan tugas keprofesiannya. Sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan ini diharapkan pula dapat menjaga marwah profesi kedokteran dan integritas Dokter Indonesia. sistem remunerasi dokter yang baik akan mendorong penyebaran dan distribusi dokter secara lebih merata di seluruh Indonesia,” ujar dr Adib dalam keterangannya, Rabu 27 September 2023.
Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk tata kelola di bidang pembiayaan dan remunerasi. Sistem remunerasi yang diharapkan adalah yang remunerasi yang mengapresiasi kinerja para knowledge worker ini yang berbasis pada kelayakan dan rasa keadilan.
Rasa keadilan tersebut berlaku bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya bagi para dokter, namun juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pemberi kerja.
Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia ini disusun oleh Bidang Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional PB IDI beserta representatif dari seluruh Perhimpunan yang bernaung di bawah payung Ikatan Dokter Indonesia.
Ketua Bidang Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional PB IDI, DR. Dr. Misbahul Munir menjelaskan bahwa sistem remunerasi dalam Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia
yang menggunakan pendekatan 3P: Pay for Position (P1), Pay for Performance (P2), Pay for People (P3).
“Pedoman ini disusun untuk dapat diterapkan bagi dokter purna waktu, maupun dokter paruh waktu; baik yang bekerja di di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun tersier, milik Pemerintah maupun di swasta,” jelas dr Misbahul.
Ilustrasi dokter
- www.pixabay.com/jennycepeda
Ketua Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia 2023, Dr. Ken Ramadhan, SpU(K) menyampaikan, Dalam penyusunannya, pedoman remunerasi ini mendapat masukan dari seluruh perwakilan perhimpunan kesehatan di bawah naungan PB IDI dan pengelolaan data dan informasi oleh tim penyusun. Kematangan proses ini diharapkan menjadikan panduan ini semakin kokoh karena telah melalui metodologi yang berlapis.
“PB IDI berharap Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia ini dapat menjadi menjadi pedoman dasar untuk menghargai dokter, sehingga dokter dapat bekerja dengan tenang, bekerja dengan kualitas yang baik, ramah, berperilaku baik, menghasilkan daya kompetisi SDM dokter dan dokter spesialis yang kuat dan siap bersama-sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi tantangan, termasuk pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” jelas Adib.
Dengan Pedoman yang baku ini, maka selanjutnya perlu dikawal dalam pelaksanaannya. Keterlibatan semua pihak melalui komunikasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai era kesejahtaraan bagi semua.” tutup Dr Adib.
PB IDI juga menyampaikan keterbukaan bahwa senantiasa terdapat perubahan teknologi informasi kedokteran dan pengembangan keilmuan terkait serta beragam kondisi internal dan eksternal yang membutuhkan penyesuaian. Dengan demikian, perbaikan secara berkelanjutan perlu dilakukan sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Pedoman Remunerasi Dokter Indonesia dibuat pada tahun 2013 dan 2016.
