Menebak Pasukan Tempur Jokowi Vs Prabowo

Tes kesehatan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA - Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada Jumat, 10 Agustus 2018, lalu. Perkembangan terbaru, mereka sudah dinyatakan lolos tes kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.

Rektor Pakuan: Klaim Menang Pilpres 2019 Agar Disikapi Hati-hati

Kini, mereka tinggal menunggu hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif. Bila ada kekurangan, mereka masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan.

Sampai 20 September 2018, KPU akan menetapkan dan mengumumkan capres-cawapres. Sehari kemudian, lembaga tersebut akan menetapkan nomor urut bagi mereka.

PKB Mengadu ke KPU Lamongan

Setelah itu, baru KPU meresmikan masa kampanye mulai 23 September 2018, dan berakhir pada 13 April 2019. Pertanyaan menariknya, siapakah yang masuk komposisi tim sukses atau tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi tersebut?

Meskipun capres-cawapres belum ditetapkan dan masa kampanye belum dibuka, pembicaraan mengenai tim kampanye mereka sudah mengemuka. Sejumlah nama besar pun disebut layak menjadi 'panglima perang' bagi kedua belah pihak.

Duh, Kantor Jurdil2019.org Diintai Orang Tak Dikenal

SBY sampai Djoko Santoso

Di kubu Prabowo, nama Djoko Santoso sepertinya akan masuk bahkan disebut-sebut sebagai pimpinan tempurnya. Mantan Panglima TNI itu saat ini merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Informasi mengenai nama Djoko itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Menurut Edhy, pertimbangannya karena Djoko seorang tokoh nasional yang punya pengalaman dan kemampuan.

"Pak Prabowo sudah menunjuk kemungkinan Pak Djoko, tapi belum diputuskan karena kan kami harus konsultasikan dengan partai koalisi lainnya," kata Edhy.

Djoko Santoso Dukung Prabowo-Hatta

Edhy menyebut tim pemenangan Prabowo-Sandi memang diisi gabungan dari para tokoh besar, para ketua umum parpol dan tokoh masyarakat. Yang pasti, kata dia, Prabowo sudah mengantongi nama-nama mereka.

Saat ditanyakan kesediaannya memimpin tim sukses Prabowo-Sandi, Djoko sendiri sama sekali tidak menyatakan penolakannya. Dia bersedia, dan siap menjalankan tugas itu dengan maksimal.

"Ya namanya tentara ya siaplah. Tidak ada yang tidak siap kalau untuk negara yah," kata Djoko di depan kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 14 Agustus 2018.

Bagi Djoko, memimpin tim pemenangan itu seperti pengendalian operasi dalam militer. Dia menegaskan latar belakangnya sebagai mantan panglima sudah biasa mengendalikan operasi-operasi.

"Ya jelaslah itu kan namanya pengendalian operasi," ujar Djoko.

Meskipun demikian dia menegaskan belum resmi memimpin tim sukses. Karena penunjukan namanya oleh Prabowo masih harus disetujui pimpinan partai koalisi lainnya.

"Saya tidak tahu. Itu kan antara pemimpin-pemimpin itu yah," kata Djoko.

Selain Djoko, nama Susilo Bambang Yudhoyono juga diproyeksikan masuk tim pemenangan Prabowo. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean setuju dengan usulan tersebut.

Ferdinand menyebut posisi yang paling sesuai bagi Presiden RI ke-6 itu adalah di jajaran dewan penasihat atau pengarah. Hal itu juga sesuai dengan usulan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Tak hanya SBY, nama putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono juga turut bursa tim pemenangan Prabowo-Sandi. Bahkan dia dinilai layak memimpin tim.

"Ada permintaan-permintaan dari Gerindra termasuk bagi AHY. AHY sangat layak memimpin tim pemenangan. Tapi kami harus tanya dulu apakah AHY bersedia atau tidak karena beliau sedang fokus persiapan berangkat haji," kata Ferdinand.

Masuknya AHY di tim pemenangan Prabowo-Sandiaga dipastikan Politikus Partai Gerindra Sudirman Said. Menurut mantan Menteri ESDM itu, Sandiaga Uno juga telah mengonfirmasi. Namun apakah menjadi juru kampanye atau di bidang lain, Sudirman belum bisa merincikannya.

Dari pihak PKS, mereka mengusulkan Ahmad Heryawan dan Mardani Ali Sera sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Alasannya, Ahmad Heryawan kuat di Jawa Barat dan Mardani terbukti pada pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan rancangan struktur organisasi tim pemenangan meliputi dua model, yaitu ramping dan sedang. Model pertama yang diusulkan, ialah struktur ringkas dengan elite-elite tertentu saja. Sedangkan tim teknis, tidak dicantumkan dalam bagan resmi.

Model struktur sedang, kata Muzani, meliputi elite-elite tertentu dengan pencantuman nama beberapa tokoh penting, seperti Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Model itu diusulkan, karena sebagian menginginkan penyebutan nama-nama tokoh penting untuk didaftarkan sebagai bagian dari tim pemenangan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers mendukung Prabowo-Sandi

Muzani menegaskan masing-masing ketua umum pengusung harus ditempatkan di tempat yang terhormat, karena ketua umum sangat penting dalam penentuan kebijakan parpolnya, dan kebijakan parpol akan dituangkan dalam platform perjuangan capres-cawapres.

"Karena itu, penempatan para ketua umum bagi kami adalah sesuatu yang sangat penting. Termasuk, Pak SBY dan para ketua umum parpol lainnnya," kata Muzani.

Kubu Jokowi-Ma'ruf

Di kubu petahana, Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, juga telah membahas soal tim pemenangan yang tugasnya menyosialisasikan seluruh keberhasilan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan, para sekretaris jenderal partai pendukung pasangan calon ini sudah beberapa kali bertemu untuk membahas masalah tersebut di markas mereka, Posko Cemara.

Mereka mengusulkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi dan Mahfud MD masuk ke dalam tim pemenangan. Selain kedua tokoh itu, ada pula nama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang malah diusulkan sebagai ketua timses.

Mereka juga merencanakan ada tim pengarah, penasihat pengarah yang terdiri dari ketua umum parpol, para sekjen, petinggi parpol dan tokoh masyarakat. Di samping itu ada tim ahli yang diisi oleh akademisi dan ilmuwan.

Joko Widodo mengakui bahwa dia ingin JK menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional pemenangannya dalam Pilpres 2019.

"Ya kan dari saya itu (usulan). Penentuan ketua tim, itu ada di saya," kata Jokowi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu, 12 Agustus 2018.

Pertemuan Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan)

Jokowi sudah berbicara dengan JK perihal tawarannya itu. Ia pun masih menangkap sinyal positif terhadap tawarannya kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Saya sudah berbicara dengan beliau, kok," kata dia.

Namun, JK kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam struktur pemenangan KIK. Sebab, saat Joko Widodo mengambil cuti untuk kampanye, maka Jusuf Kalla akan mengantikan dia secara teknis sebagai presiden sementara.

Lewat juru bicaranya, Husain Abdullah, menyebutkan bahwa Jusuf Kalla belum mengonfirmasi keterlibatan dalam tim kampanye. Saat itu, Jokowi yang langsung menawarkan dan datang ke kantor Wakil Presiden meminta kesediaan Kalla.

Husain menyampaikan, JK ingin fokus menjadi 'penjaga gawang' ketika Jokowi menjalani masa kampanye.

"Namun sikap Pak JK lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih jadi penjaga gawang saja,” kata Husain dalam keterangannya, Jumat 10 Agustus 2018.

Farhat Abbas Jadi Senjata

Dalam perkembangannya, Koalisi Indonesia Kerja itu kemudian menunjuk 108 orang juru bicara pemenangan Jokowi-Ma'ruf. 108 orang jubir tersebut sudah dilatih di Hotel Aria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan setiap partai mengirim tujuh sampai 15 orang. Mereka akan mengampanyekan kesuksesan program-program Jokowi seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Program Keluarga Harapan. Kemudian, masalah infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi dalam periode lima tahun ini.

Farhat Abbas

Hasto mengungkapkan 108 orang itu terdiri dari beragam profesi. Ada yang anggota DPR, artis, lawyer, advokat, perwakilan pers yang jadi calon legislatif, aktivis sosial media dan punya kepakaran komunikasi politik, ahli ekonomi makro dan mikro.

Artis yang ikut dalam pembekalan juru bicara pengacara dan sebagai calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, Farhat Abbas, dan artis sekaligus calon legislatif PKB, Tommy Kurniawan.

Farhat yang menjadi calon anggota legislatif Dapil VI Jawa Barat itu mengakui diutus dari Dewan Pimpinan Pusat PKB. Dia dipersiapkan untuk menjaga atau melindungi Jokowi-Ma'ruf dari kontroversial dan mulut-mulut lawan politik seperti Fadli Zon, dan juga politikus lain berinisial F. Dia juga akan melawan para politikus dan informasi bohong atau hoax yang menyerang Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Tak hanya Farhat, advokat Razman Arif Nasution juga mengikuti pembekalan juru bicara kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf. Razman yang merupakan calon legislatif DPR dari PKB daerah pemilihan 3 Sumatera Utara itu siap membela pasangan itu dalam Pilpres 2019, apabila diserang oleh Fadli Zon.

"Kalau mereka nanti mengangkat isu A kita jawab, kalau bertahan, bertahan. Kalau diserang, serang balik. Ya, tergantung keadaan. Tetapi, ini sistem demokrasi yang semua itu berada pada koridor hukum," ujar dia.

Razman yang menjadi Koordinator Bidang Hukum DPP PKB itu juga mengungkapkan partainya ingin agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi ketua tim pemenangan Jokowi. Dia beralasan, Cak Imin sudah mengalah dari jabatan cawapres.

Bahkan tidak hanya nama-nama itu saja, nama yang sangat populer di telinga masyarakat ini juga dikabarkan akan masuk menjadi tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di posisi juru bicara. Dialah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terpidana kasus penistaan agama.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tapi informasi ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku belum menerima informasi tersebut.

Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan 108 jubir tim pemenangan itu untuk menjangkau semua segmen pemilih. Setidaknya ada 30 segmen pemilih di Indonesia yang dipetakan oleh tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, mereka dibekali data dan fakta guna mengantisipasi isu-isu hoaks yang akan digulirkan kubu lawan. Mereka juga dibekali berbagai macam kebijakan dan keberhasilan yang dicapai pemerintahan Jokowi, untuk dijelaskan kepada pemilih agar memilih secara rasional.

"Kami sudah hafal mau diserang apa? Semua sudah kami identifikasi, harga telur, kemiskinan, sebagian besar isu yang ditembakkan, kan enggak berbasis data," tegasnya.

Sedangkan Hasto Kristiyanto menambahkan selain mengandalkan para jubir kampanye itu, kubunya akan melibatkan organisasi massa, partai politik, dan para relawan. Dia yakin perpaduan itu akan memberikan kemenangan untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin.

KPU sejauh ini belum terlalu banyak memberikan pernyataan terkait kampanye dan masalah di seputar tim pemenangan masing-masing calon. Hanya saja, mereka mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim kampanye.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Aturan itu diberlakukan agar kepala daerah dan wakilnya tetap berkonsentrasi untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Meskipun demikian, kepala daerah maupun wakil kepala daerah masih dapat menjadi anggota tim kampanye. Sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018, pasal 63 ayat 1 dan ayat 2.(umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya