- prabowosubianto.info
VIVAnews – Partai Gerindra kian merapat ke lingkaran kekuasaan. Semenjak partai yang didirikan Prabowo Subianto itu menolak Hak Angket Mafia Perpajakan, partai ini ramai diberitakan segera masuk kabinet. Hadiah kursi menteri dinilai setimpal, sebab 26 suara mereka di DPR menyelamatkan muka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari usulan angket itu.
Minggu 6 Maret 2011, Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi menegaskan bahwa partainya selama ini memang ingin menjadi pengerak atau motor perubahan di Indonesia. Karena itu Gerindra akan menimbang-nimbang tawaran untuk masuk kabinet itu.
Meski belum resmi disampaikan Presiden SBY, upaya menarik Gerindra masuk pemerintahan gencar disampaikan sejumlah petinggi Demokrat, partai penyokong utama pemerintah, yang didirikan oleh SBY. Anggota Dewan Pembina partai itu, Achmad Mubarok, menegaskan bahwa Prabowo Subianto sangat pantas menempati posisi Menteri Pertanian.
Pantas menjadi Menteri Pertanian, sebab kata Mubarok, Prabowo sudah lama aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Lagi pula, sejumlah poin penting kampanye Gerindra dalam Pemilu 2009, adalah soal pertanian itu. Membangun pertanian yang mandiri. Jangan impor beras melulu. Jadi, pantas lah Prabowo mengisi posisi itu.
Achsanul Qosasi, Sekretaris Bidang Perbankan Partai Demokrat menilai bahwa posisi Menteri Pertanian sangat layak untuk Gerindra. "Karena memang sejak awal mereka mengusung program pertanian," katanya.
Demokrat dan Gerindra belakangan ini memang seperti sedang jatuh cinta. Para politisi kedua partai ini, lebih rajin bicara soal kesamaan ketimbang soal perbedaan mendasar yang mungkin ada di antara keduanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, menegaskan bahwa komunikasi antara Gerindra dengan Demokrat kian intensif, terutama setelah kandasnya Hak Angket Mafia Perpajakan itu. Komunikasi itu akan sukses sebab, kata Saan, Demokrat dan Gerindra mudah dikawinkan.
Mudah sebab perkawinan itu tidak berangkat dari kepentingan pragmatis tetapi berangkat dari urusan rasionalitas. Urusan bagaimana mengatur bangsa ini ke depan. "Ini tentu awal yang sangat baik," kata Saan. ( Baca selengkapnya pernyataan Demokrat di sini).
Syarat dari Gerindra
Tapi tidak mudah merayu Gerindra. Partai itu mengajukan sejumlah syarat agar posisi menteri itu tidak sekedar hadiah, dan tidak sekedar pelengkap di kabinet. Jumat, 4 Maret pekan lalu, Prabowo Subianto mengundang petinggi partai dan anggota dewan dari Gerindra.
Rapat itu, kata Ahmad Muzani, membahas soal tawaran Partai Demokrat untuk masuk dalam kabinet. Tapi dalam rapat itu, lanjutnya, Prabowo menegaskan bahwa Gerindra bisa saja masuk kabinet, tapi tidak ingin hanya menjadi pelengkap penderita."Kita tidak ingin hanya menjadi pengenap dan penganjil, " kata Muzani menirukan ucapan Prabowo.
Guna memaksimalkan kerja pemerintah yang tinggal 3,5 tahun ini, begitu bunyi hasil rapat itu, BUMN harus jadi faktor pendorong. Di samping itu, pemerintah juga harus menjamin kemandirian pangan. Apakah itu berarti Gerindra minta jatah Menteri BUMN dan Menteri Pertanian? " Yang jelas mereka tawari kami masuk kabinet dan kami memberikan pandangan," kata Ahmad Muzani. (Baca selengkapnya soal tawaran itu di sini). Dan kini posisi Gerindra adalah menunggu jawaban dari Demokrat.
Suhardi menegaskan bahwa Presiden SBY perlu menyepakati sejumlah hal yang menjadi konsen Partai Gerindra, jika ingin mengundang partai itu masuk kabinet. Pemerintah harus bersedia mengefektifkan perusahaan-perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara sekaligus menjamin kemandirian pangan. “Kami akan menolak keras prinsip ekonomi neolib. Kami tidak sepakat begitu mudahnya barang impor masuk tanpa bea,” kata Suhardi.
Jika pemerintah menolak program yang ditawarkan itu, Suhardi menegaskan, Partai Gerindra akan lebih baik bila tetap memilih di luar kabinet. Dengan berada di luar kabinet partai ini akan leluasa mengontrol pemerintahan, sekaligus fokus mempersiapkan Pemilihan Umum 2014.
Sebab, kata Suhardi, “Bila program-program itu tidak dijalankan atau misalnya pemerintah tetap saja mengimpor pangan, maka negara ini akan tambah hancur. Petani makin tak berdaya.” Jadi sebelum bergabung, pemerintahan SBY perlu sepakat dalam soal pangan ini.
Selain dua hal mendasar itu, kata Suhardi, pemerintahan SBY juga harus sepakat dengan 8 program aksi yang dikampanyekan Partai Gerindra saat Pemilu 2009.
Ke delapan program aksi itu antara lain: menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri, menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, delapan program desa, memperkuat sektor usaha kecil, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
Bagi Partai Gerindra, Indonesia merupakan negara yang besar. Dan untuk mengelolanya, dibutuhkan rencana dan program yang besar pula.
“Kalau mendapat kesempatan berada di dalam kabinet, kami tidak akan berubah. Kami tetap menjalankan program itu. Kami bisa membenahi langsung dari dalam,” kata Suhardi.
