- merpatikualalumpur.wordpress.com
VIVAnews - Awan hitam, sepertinya belum bisa lepas landas dari Merpati Nusantara Airlines (MNA). Perusahaan penerbangan pelat merah ini terus dibelit krisis keuangan. Dan krisis ini sesungguhnya sudah lama terjadi. Maskapai ini menderita kerugian dan terlilit utang dari miliaran hingga triliun rupiah. Salah satunya adalah utang biaya pembelian bahan bakar avtur.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah lama berusaha memulihkan perusahaan ini. Segala cara ditempuh demi menyelamatkan maskapai yang dulunya terkenal terbang sampai ke pelosok negeri itu. Dari pergantian jajaran direksi, membentuk anak usaha, hingga mencari investor baru yang mau membenam uang di situ.
Sayang semua upaya itu belum sanggup menerbangkan Merpati keluar dari krisis. Masalah juga kian banyak. Dari ancaman kepailitan, mogok kerja karyawan karena gajinya belum dibayar, hingga tuntutan pergantian direksi kembali mendera perusahaan yang berdiri pada 6 September 1962 lalu itu.
Forum Pegawai Merpati (FPM), saat menemui Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan di kantornya, Jakarta, Rabu 29 Januari 2014, mengeluhkan soal gaji karyawan yang tidak dibayarkan selama tiga bulan terakhir. Mereka juga mengusulkan agar Direktur Utama Merpati, Asep Ekanugraha segera dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Sardjono Jhony Tjitrokusumo, mantan dirut Merpati yang digantikan Rudy Setyopurnomo pada Mei 2012.
"Kami meminta diberikan pemimpin yang mampu mengurai masalah Merpati dan memiliki leadership yang kuat, sehingga Merpati bisa berjaya lagi, seperti Sardjono Jhony," ujar Ketua FPM, Sudiyarto, kepada VIVAnews.
Namun, tampaknya Dahlan tidak menggubris desakan untuk mencopot Asep Ekanugraha dari kursinya. Dia menegaskan bahwa perpecahan kubu di Merpati Nusantara Airlines merupakan suatu kewajaran, mengingat perusahaan itu sedang "sakit" dan mengalami masa sulit.
Mantan Dirut PT PLN ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganti direktur utama Merpati, hanya karena ada desakan dari FPM. "Merpati itu mau dirutnya diganti lagi, tidak akan ada habisnya," ujarnya di Jakarta, Kamis 30 Januari 2014.
Dahlan menjabarkan bahwa konflik dan perpecahan internal sudah menjadi karakteristik perusahaan yang sedang "sakit". Dan itulah yang terjadi dengan perusahaan penerbangan ini. "Selama bertahun-tahun, Merpati mengalami kesulitan, internalnya terbelah-belah. Ini tipikal perusahaan yang sedang sulit," katanya.
Ia menambahkan, ketika Rudi Setyopurnomo diangkat menjadi direktur utama Merpati, menggantikan Sardjono Jhony Tjitrokusumo pada pertengahan 2012, gelombang protes dan pertentangan pun muncul dari kubu pendukung status quo. Itu sebabnya, pemerintah akan bersikap dingin menanggapi tuntutan FPM agar Asep Ekanugraha dicopot dari jabatan dirut Merpati. "Kami tidak boleh terombang-ambing oleh suara-suara itu," tegas Dahlan.
Dahlan memang memaklumi jika ada karyawan MNA yang marah, karena gajinya tidak dibayar beberapa bulan. Tapi, ia meminta mereka untuk bersabar. "Saya maklum bahwa mereka marah. Saya paham sekali. Itu sangat wajar, karena dua bulan mereka tidak digaji (karyawan Merpati mengatakan, tiga bulan tidak dibayarkan gajinya). Yang digaji rutin saja bisa marah, kalau gajinya tidak naik-naik," katanya.
Dahlan menyarankan agar para karyawan bersabar, karena perusahaan pelat merah ini mengalami kesulitan keuangan. "Ikuti sajalah. Karyawan, direksi, dan komisaris tidak gajian. Masih belum ada jalan keluar. Tidak mungkin menjual aset. Aset saja sudah tidak punya. Kalau jual pesawat, sama saja dengan jual cangkul," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga berharap bahwa dengan pembentukan anak usaha baru, kesehatan keuangan Merpati bisa berangsur pulih. Pemerintah pun memberikan dukungan dengan mencarikan mitra dan investor bagi Merpati untuk membentuk anak usaha barunya, Merpati Aviation Services. Selengkapnya, baca ."Dengan ini, kami semakin optimistis problem Merpati bisa diselesaikan, tapi bertahap," ujar Dahlan.
Di tempat yang sama, Dirut Merpati, Asep Eka Nugraha, enggan menjelaskan lebih lanjut tentang gaji karyawan yang tidak kunjung dibayarkan.Namun, dia tidak menampik masalah tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi perseroan. "Ini merupakan bagian dari sharing depend. Sharing depend ini untuk restrukturisasi. Kalau mau sehat, harus mau 'minum jamu pahit'. Saya rasa itu saja. Kami (juga) belum gajian. Nanti saja, ya," kata Asep.
Karyawan Merpati memang mengeluhkan manajemen maskapai pelat merah yang belum membayarkan gaji mereka selama November dan Desember 2013, serta Januari 2014.
Perusahaan pelat merah ini disebut merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk membayar gaji karyawannya per bulan. "Setiap bulan, Merpati mengeluarkan uang Rp21 miliar untuk membayar gaji karyawannya," kata Ketua FPM, Sudiyarto, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.
Bahkan, mereka pun akan mengancam mogok kerja kalau Merpati belum kunjung membayarkan gaji karyawan. "Apabila sampai 31 Januari, tuntutan gaji pegawai itu tidak dipenuhi oleh manajemen, pada 1 Februari akan dilakukan mogok berikutnya," tambah Sudiyarto.
Masalah avtur
Direktur Utama Merpati Nusantara, Asep Eka Nugraha, mengakui tengah melakukan penyesuaian rute penerbangan pesawatnya. "Kami memang sedang restrukturisasi. Kami melakukan beberapa adjustment, terutama adjustment rute," kata dia. Perseroan menempuh cara ini untuk memilah-milah rute Merpati yang menguntungkan dan tidak. "Adjustment rute harus dilakukan supaya lebih simple. Selebihnya itu saja," ujarnya.
Namun, sayangnya, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut tentang penyesuaian rute tersebut. "Nanti saja, ya," katanya.
Seperti diketahui, Merpati memiliki ratusan rute penerbangan dari Sabang hingga Merauke. Tapi, saat ini, ada rute-rute penerbangan yang dihentikan sementara, seperti rute Kupang-Waingapu, Kupang-Tambolaka, Kupang-Alor, Kupang-Bajawa, Kupang-Maumere, Kupang-Ende, dan Kupang-Denpasar.
Asep pun tidak menampik alasan penutupan rute sementara ini, karena masalah bahan bakar pesawat (avtur)."Saya rasa orang menafsirkan itu. Tapi, memang ada beberapa kira-kira rute yang rugi atau 'bleeding' harus dipenggal dulu. Memang related sama fuel yang harganya naik, ya itu bisa juga," tuturnya.
Sementara itu, PT Pertamina membantah menyetop pasokan bahan bakar avtur untuk Merpati Nusantara Airlines yang menyebabkan maskapai milik negara ini berhenti operasi.
Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa saat ini Pertamina hanya menjual avtur untuk Merpati secara tunai, tidak utang seperti sebelumnya. "Jadi, tidak menyetop," kata dia kepada VIVAnews.
Saat ini, utang avtur Merpati ke Pertamina sudah mencapa Rp165 miliar. Ini jauh dari komitmen Merpati yang berjanji menjaga utang di bawah Rp100 miliar agar avtur tetap dikirim. "Rp100 miliar tidak bisa, kemudian naik jadi Rp150 miliar, dan ternyata lewat juga," katanya.
Sebelumnya, Asep Ekanugraha,mengaku bahwa pada 2013, Merpati masih mengalami kerugian operasional hingga Rp250 miliar. Masih merahnya laporan keuangan Merpati hingga akhir tahun lalu itu disebabkan harga bahan bakar jenis avtur yang masih tinggi karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan keuangan 2012, Merpati membukukan rapor merah dengan nilai kerugian hingga Rp1 triliun. Sementara itu, total kewajiban alias utang mencapai Rp6 triliun.
Kembali ke penerbangan perintis
Pengamat penerbangan sedikit pesimitis terhadap cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah Merpati Nusantara Airlines. Pemerintah diminta agar mengembalikan perusahaan yang memiliki 37 armada (terbanyak jenis Xian MA60 buatan China) ini ke penerbangan perintis.
"Mungkin bisa iya, mungkin tidak (cara penyelamatan yang ditempuh pemerintah). Tetapi, kalau dari pandangan saya, untuk menyelamatkan Merpati, ya manajemen harus diganti. Cari yang kompeten," kata pengamat penerbangan, Chappy Hakim, ketika dihubungi VIVAnews, Kamis.
Chappy menjelaskan, masalah yang tengah dihadapi Merpati bukanlah sekadar keuangan tapi juga masalah pengelolaan. "Kalau anak usahanya (PT Merpati Maintenance Facilities dan Merpati Training Center) dijual dan manajemennya tidak bisa mengelola (keuangan), ya, sama saja," ujar dia.
Selanjutnya, dia menyarankan agar pemerintah mengembalikan misi Merpati kepada penerbangan perintis. Seperti Merpati dulu yang melayani jalur penerbangan ini.
Menurut Chappy, Merpati justru maju kala melakoni misinya sebagai maskapai penerbangan yang melayani daerah perintis. "Merpati harus dikembalikan ke penerbangan perintis. Jangan saingan sama Garuda," kata dia.
Chappy pun menyarankan agar perusahaan pelat merah ini bekerja sama dengan pemerintah daerah yang membutuhkan penerbangan perintis. "Pemerintah daerah punya uang dan Merpati punya penerbangan perintis," tegasnya.Kemudian, lanjutnya, kerja sama dengan perusahaan pelat merah lainnya.
Bahkan, PT Dirgantara Indonesia (DI) pun turut menjadi perhatian Chappy. Pria ini menilai kerja sama dua BUMN ini diperlukan kedua maskapai tersebut. Sebab, ada pesawat yang dirasa dibutuhkan untuk melayani penerbangan perintis, yaitu N-219."Ada pesawat yang berasal dari DI yang dibutuhkan untuk penerbangan di daerah terpencil," kata dia.
