Kehilangan Membuatnya Semakin Kuat

Maria Katarina Sumarsih, ibu Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan,

Baca Juga

Bukan Transparansi atau Likuiditas, Ini Catatan MSCI untuk Pasar Modal Indonesia

Aksi Kamisan

Kematian Wawan menjadi titik balik dalam kehidupan Sumarsih. Ia sadar, kematian anaknya yang saat tertembak tengah bertugas sebagai Tim Relawan Kemanusiaan, membuat hidupnya berubah dan akhirnya menyeret Sumarsih pada pusaran kekerasan politik.

Baca Juga

Xpeng X9 Hantam Pohon dan Tiang Sampai Rusak Parah, Airbag Tak Mengembang

Sumarsih memilih bergabung bersama mereka yang juga kehilangan anggota keluarganya dalam proses politik Indonesia. Ia menyatukan diri dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terus menyuarakan penegakan HAM.

Tahun 2005 Sumarsih pensiun dari pekerjaannya. Ia semakin intens dengan aktifitasnya di Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK. Tanggal 18 Januari 2007 kelompok ini memutuskan untuk melakukan Aksi Kamisan, sebuah aksi damai yang dilakukan secara rutin, setiap hari Kamis. 

Baca Juga

Hasil Visum Koban Dugaan Kekerasan Betrand Peto Sudah Keluar, Kuasa Hukum Beberkan Fakta yang Terjadi

Aksi itu tak mengenal libur atau tanggal merah. Berapa pun jumlah yang datang, Aksi Kamisan akan terus berjalan. Semua yang hadir memakai baju berwarna hitam. Untuk melindungi diri dari sengatan panas atau guyuran hujan, mereka memakai payung, juga berwarna hitam.

"Saya seperti merawat, merawat konsistensi. Saya selalu ingatkan teman-teman untuk mengurus izin, memberi kabar via media sosial, mengingatkan audiensi dengan siapa lagi, mengirimkan surat ke presiden, dan lain sebagainya. Dan itu terus saya lakukan setiap pekan," ujarnya.

Polisi, orang-orang yang ada di sekitar di jalan Medan Merdeka Utara, jalan Majapahit dan Harmoni menyebut aksi Sumarsih dan JSKK dengan sebutan 'Aksi Payung Hitam.' Sudah 528 kali aksi itu mereka lakukan, dan tak ada perubahan seperti yang mereka harapkan. Empat presiden sudah mereka lewati. Mulai dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dua periode SBY, dan kini Jokowi. Hanya janji yang mereka terima.

Selama 11 tahun mereka tak berhenti menyambangi pejabat dan lembaga-lembaga negara. Tujuannya sama, menuntut penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Tapi, sampai saat ini hasilnya nihil.

Sumarsih menuntut agar pemerintah menyelesaikan kasus tersebut menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Sebenarnya, kalau menurut saya langkah yang harus ditangani oleh pemerintah itu kan hanya menjalani atau menindaklanjuti berkas penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM saja. Tapi itu kan sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti atau menggantung di Kejaksaan Agung. Dan memang ada upaya penyelesaian-penyelesaian melalui jalur non-judicial, dan itu selalu diarahkan ke sana. Akan tetapi saya pribadi, dan kami yang tergabung di dalam JSKK, kami tetap menuntut agar diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujarnya menegaskan. 

Halaman Selanjutnya

Ia menjelaskan, jika menggunakan UU Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, maka mekanismenya adalah Komnas HAM melakukan penyelidikan, kemudian Kejaksaan Agung yang menindaklanjuti sampai tingkat penyidikan. Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat surat rekomendasi kepada presiden, agar presiden menerbitkan Kepres tentang Pembentukan Pengadilan HAM Adhoc. "Nah selama ini kan perjuangan kami ini baru sampai pada proses penyelidikan Komnas HAM."