Dilema PKS dan PAN

"Gabungnya Demokrat, tentu menambah kekuatan oposisi. Bagaimana pun Demokrat suaranya lumayan, 9 persen. Ditambah dengan perolehan suara Gerindra 13 persen, maka dua partai itu sudah melampaui Presidential Treshold 20 persen," tutur Gun Gun.

Baca Juga

PKS: Pemerintah Harus Tindak Mafia Minyak Goreng, Jangan Lama-lama

Ke mana PKS dan PAN Akan Berlabuh?

Keputusan Demokrat yang terlihat makin merapat ke Gerindra wajar membuat PKS dan PAN ketar ketir. Dua partai yang biasanya selalu setia dalam koalisi kini melihat ancaman. Gerindra belum selesai dengan mereka soal Pilpres 2019, tapi kini sudah membuka diri untuk masuknya Demokrat.

Baca Juga

Reshuffle Kabinet Dikabarkan Akhir Maret, PAN Dapat Menteri dan Wamen

Kekuatan Demokrat jelas membuat partai itu bisa saja ikut mengatur arah koalisi. Meski SBY mengaku tak akan campur tangan dalam urusan memilih cawapres Prabowo, tapi seperti disampaikan Yunarto Wijaya, dengan amunisi yang demikian kuat, rasanya mustahil jika SBY dan Demokrat hanya memilih menjadi penonton atau partai pendukung.

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen menampik bahwa Demokrat meminta jatah cawapres ke Prabowo. Ia menegaskan, koalisi ini berangkat dari kesamaan melihat persoalan bangsa dan kesamaan cara, bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa.  

Baca Juga

Warga Rebutan Migor, PKS: Ibarat Pepatah Tikus Mati di Lumbung Padi

"Jadi koalisi ini tidak melihat dari kesamaan berpikir bagaimana membagi-bagi jabatan. Apakah itu wapres atau menteri tidak sama sekali. Tidak ada kesepakatan-kesepakatan soal itu. Masalah cawapres kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memilih siapapun yang nantinya bakal dipilih," ujar Ferdinand kepada VIVA.

Ferdinan menambahkan, Demokrat tetap mendukung Prabowo sebagai capres karena cara pandang yang sama akan memudahkan mereka untuk bekerja sama.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera

Kepada VIVA, PKS mengaku menyambut kedatangan Demokrat dalam koalisi. Namun disisi lain PKS mengaku tak akan mundur untuk tetap memperjuangkan amanah Majelis Syuro dengan sembilan nama yang mereka rekomendasikan.

"Kami menyambut masuknya Demokrat dalam jajaran koalisi, karena akan memperluas dukungan rakyat pada pasangan koalisi PKS-Gerindra. Jika ada nama di luar sembilan nama yg kami tawarkan, maka pimpinan akan membahasnya di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dan berikutnya di bawa ke sidang Majelis Syuro PKS," ujar Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Suhud sempat melemparkan opsi bahwa PKS siap abstain di Pilpres 2019 jika rekomendasi Majelis Syuro mereka tak digubris Gerindra. Belakangan, Suhud meralat ucapannya. Ia mengatakan bahwa itu adalah pendapatnya pribadi, bukan pendapat partai.