- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Wajah Fahri Hamzah mengeras. Ia segera berdiri, mengambil spidol, dan bergerak cepat menuju papan tulis. "Saya jelaskan pada Anda, apa yang sesungguhnya sedang dihadapi," ujarnya di dalam ruang rapat kantor redaksi VIVA.
Fahri lalu menuliskan semua yang ia ketahui tentang kondisi politik saat ini. Tentunya tak lepas dari sudut pandang dia sebagai Wakil Ketua DPR RI dan juga politisi Partai Keadilan Sosial, di mana pimpinan partai itu lagi berseteru dengannya.
Padahal di partai itu lah yang selama ini membesarkan dan dibesarkan oleh Fahri. Beberapa kali Fahri terdiam, menarik nafas, atau menggelengkan kepala saat redaksi VIVA menanyakan atau mengonfirmasi soal perpecahan yang terjadi di dalam tubuh PKS, termasuk bagaimana kondisi PKS menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.
Fahri menyesalkan gejolak politik yang terjadi di internal PKS. Menurutnya, partai itu harus melakukan perubahan besar jika ingin tetap eksis. Meski demikian ia mengaku akan bertahan. "Saya memilih setia," ujarnya sambil tergelak.
Wakil Ketua DPR RI dan juga politisi Partai Keadilan Sosial, Fahri Hamzah saat mengunjungi VIVA, di Jakarta. (VIVA/M Ali Wafa)
Perpecahan PKS dan kerasnya keputusan Majelis Syuro soal Pilpres adalah bagian dari keprihatinan Fahri. Ia mengkhawatirkan, nasib partai yang pernah berjaya di Pemilu 2004 dan 2009 itu akan berakhir mengenaskan.
Kekhawatiran Fahri sangat beralasan. PKS saat ini seperti berhadapan dengan “buah simalakama”. Kesetiaannya pada Gerindra menghadapi ujian dengan masuknya Demokrat dalam koalisi yang sudah terjalin intim antara PKS, PAN, dan Gerindra sejak 2014 lalu.
Padahal sejak tahapan Pilkada 2018 selesai, PKS sudah mengambil ancang-ancang untuk menghadapi Pilpres 2019. Mereka mengajukan sembilan nama yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro untuk menjadi capres atau cawapres. Begitu pula dengan Partai Amanat Nasional atau PAN. Mandat Rakernas PAN yang diadakan pada tahun 2017 adalah merekomendasikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai capres atau cawapres dari partai tersebut.
Di tengah koalisi yang makin melekat, PKS dan PAN mendapat kejutan besar. Kejutan pertama dimulai dengan Prabowo yang dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Gerindra. Padahal PKS sudah menyiapkan sembilan nama. PKS juga sudah legowo dengan mengalah di Pilkada DKI dan rela menyeberang meninggalkan Demokrat di Pilkada Jawa Barat.
Tapi kesabaran mereka berbuah pahit. Seolah tak mempertimbangkan perasaan PKS, Gerindra lebih dulu melakukan deklarasi mendukung Prabowo menjadi capres. PKS dan PAN kecolongan.
PKS bersikukuh dengan sembilan nama. Jika wartawan bertanya, PKS memberi jawaban bahwa mereka komit dengan rekomendasi dari Majelis Syuro. Tak ada kalimat yang disampaikan bahwa mereka mendukung pencapresan Prabowo. Malah nama Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan yang sempat disandingkan dengan calon-calon dari PKS.
Kejutan besar kedua adalah pendekatan Partai Demokrat dan Gerindra yang akhirnya berbuah kesepakatan koalisi. Di luar prediksi banyak pengamat, Demokrat tiba-tiba bergerak aktif merapat ke Partai Gerindra. SBY dan Prabowo saling berkunjung, lengkap dengan petinggi partai masing-masing.
Beberapa hari lalu, usai pertemuan empat mata dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Prabowo Subianto adalah calon presiden 2019-2024. "Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita," kata SBY dalam jumpa pers di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
