SOROT 513

Belajar dari Saudara Tua

Gempa Bumi Jepang
Sumber :
  • Kyodo / via REUTERS

Maka, ketika Pemerintahan Jepang membuat sistem penanggulangan bencana mereka melakukannya dengan baik, dengan spirit untuk melayani rakyatnya. "Kalau bicara politik yang kotor, dimana-mana politik ya sama saja. Tetapi administrasinya itu tidak diombang-ambing oleh politik, sehingga dia melayani masyarakat dengan konsisten," ujar pria yang pernah menetap lama di Jepang ini menambahkan. 

img_title Gempa Bumi Mengguncang Lombok

Puji juga mengakui kelebihan penduduk Jepang dalam kultur untuk belajar. Artinya, setiap kali terjadi bencana mereka itu sangat semangat untuk mempelajari apa yang terjadi. Padahal, yang harus diperbaiki sekarang, ada hal-hal yang sensitif yang bisa diperbaiki nanti, melebihi umur pemerintahan yang cuma lima tahun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Contohnya, waktu terjadi gempa di Kobe yang luar biasa itu, masyarakat diundang untuk memberikan tanggapan tentang keluhannya terhadap musibah itu, dan itu direkam oleh Pemerintah jepang dan akan dibuka 20 tahun kemudian.

img_title Aktor Hollywood Jack Black Galang Dana untuk Bangun Sekolah di Lombok

"Kenapa hal itu dilakukan? Supaya mereka bebas mengatakan dengan tidak menciderai pemerintahan yang sekarang tapi pada prinsipnya satu, itu dilakukan untuk kepentingan generasi akan datang. Jadi mereka berfikir tidak hanya satu generasi, tapi mereka berfikir tentang keseluruhan masyarakat Jepang sepanjang waktu. Oleh sebab itu proses pembelajarannya juga sangat meresap.

"Tapi, tetap kembali ke pernyataan saya di awal, bahwa Jepang tidak sempurna. Tetapi relatif lebih baik ketimbang bangsa-bangsa lain." 

img_title Bali dan Nusa Tenggara Diguncang Gempa, Tak Berpotensi Tsunami

Belajar dari Negeri Sakura

Meski memuji Jepang, Puji tetap mengapresiasi banyak perubahan yang terjadi dalam penanganan bencana di Indonesia. Sejak tahun 2006 sampai sekarang ada undang-undang penanggulangan bencana yang digodok oleh Masyarakat Penaggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bersama DPR RI tahun 2003, dan akhirnya disahkan pada 2007.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian, dari sana ada juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, ada pengaturan-pengaturan yang lebih canggih diatur responder di Indonesia, ada juga pengaturan-pengaturan yang lebih bagus dengan responden di luar negeri.

Puji mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah RI untuk menanggulangi dampak bencana. Pertama, pemerintah itu perlu memperkuat pesan bahwa penanggulangan bencana itu adalah bagian atau mandat yang diberikan oleh konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia, termasuk dari bencana. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut