Santri dalam Pusaran Politik

Seorang santri, lanjut Gus Mus, adalah kelompok orang yang memiliki kasih sayang pada sesama manusia dan pandai bersyukur. "Yang menyayangi sesama hamba Allah; yang mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar (minal mahdi ilãl lahdi); Yang menganggap agama sebagai anugerah dan sebagai wasilah mendapat ridha tuhannya. Santri ialah hamba yang bersyukur," ujarnya. 

Baca Juga

Sahroni Tegaskan Komisi III DPR Akan Kawal Kasus Pembakaran Santri Sampai Pelakunya Masuk Penjara

Santri sedang belajar Kitab Kuning

Baca Juga

Kuasa Hukum MR Tersangka Kasus Santri Tewas Terbakar: Tidak Ada Unsur Kesengajaan dan Murni Kecelakaan

Peran santri yang disampaikan Gus Mus juga dibenarkan Johan Wahyudi. Ia mengatakan, sejak dulu santri punya peran bela negara. "Para santri melakukan pengabdian pada negara di bidang bela negara (berperang) dan pendidikan agama. Jangan salah, pesantren di masa lalu bukan hanya mengajarkan ilmu agama namun juga beragam ilmu kebijaksanaan lain seperti filosofi pewayangan, keahlian menyusun kidung Jawa, bahkan keahlian bercocok tanam," ujarnya. 

Berebut Santri 

Baca Juga

Tragedi Santri Dibakar di Lombok, LPSK Bergerak Cepat Lindungi Korban dan Mulai Hitung Restitusi

Dari perspektif politik, jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia jelas tak bisa diabaikan untuk memenangkan Pemilu. Itu sebabnya, pesantren dan santri, yang menjadi basis Muslim, masih menjadi bidikan utama siapapun yang ikut dalam kontestasi politik. 

Saat ini jelas kentara bagaimana bandul perpolitikan mulai melibatkan santri dan pesantren secara aktif. Kelompok ini tak lagi dipandang sebagai 'pendulang suara' jelang Pemilu. Jika selama ini mereka dianggap 'pasif," di era pemerintahan Jokowi situasi mulai berubah.

Sejak sebelum kemerdekaan peran pesantren, santri dan kiai tak bisa diabaikan. Kisah permintaan fatwa Presiden Soekarno pada KH. Wahid Hasyim hingga memunculkan Resolusi Jihad juga menjadi salah satu bukti, peran pesantren, kiai dan santri dalam perjalanan pembentukan negeri ini sangat signifikan. 

Bahkan jika ditarik dalam konteks sejarah, menurut sejarawan UIN Johan Wahyudi, sudah sejak awal perkembangan Islam, santri berkontribusi pada negeri. Misalnya, Meurah Silu, raja pertama Samudera Pasai, berguru pada para ulama Arab hingga ditahbiskan menjadi pemimpin. Raden Patah, raja pertama Demak (abad 16), merupakan santri di pesantren Ampel dan binaan Sunan Ampel.

Johan Wahyudi juga mengakui peran strategis politik santri. Menurutnya, sejak dulu kekuatan politik santri selalu diperhitungkan. "Hanya saja semasa Orde Baru ada hubungan yang agak dingin dengan Muslim tradisional yang berafiliasi dengan NU atau organisasi sejenis. Saat itu santri dianggap pasif dan kontra Islam modernis seperti Muhammadiyah. Sekarang zaman berbeda. Lain zaman, lain pula orangnya. Santri cenderung mudah berinteraksi dengan serbaneka fenomena sosial agama. Mereka menjadi rujukan, juga sandaran dalam berpolitik karena komitmen mereka pada bela bangsa dan negara," ujarnya. 

Halaman Selanjutnya

Ketua PBNU Robikin Emhas juga menjabarkan bagaimana kekuatan Islam khususnya kaum santri memiliki sejarah panjang dan dinamis dalam dinamika politik nasional. Sejak pemilu pertama pada 1955, kaum santri sudah terlibat aktif dalam percaturan politik.