Perang Dagang di Tahun Politik

VIVA – Tahun 2018 tinggal hitungan hari lagi berakhir. Berganti menjadi tahun politik, yang akan mencapai klimaksnya saat gelaran pemilihan umum serentak pada April 2019. 

Baca Juga

Warga AS Terancam Tak Bisa Cebok akibat Washington Perang Dagang sama Kanada

Momentum tahun politik dipastikan bisa berimplikasi terhadap laju roda perekonomian yang terjadi di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Ada kecenderungan pelaku-pelaku ekonomi mengerem mesin bisnisnya, karena berharap hasil dari gelaran tersebut sesuai dengan ekspektasi.

Tidak hanya faktor dalam negeri, ekonomi RI pada 2019 pun masih dibayangi oleh sejumlah faktor eksternal. Seperti belum jelasnya arah penyelesaian perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta kemungkinan terus naiknya Fed Fund Rate, atau suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve. 

Baca Juga

Puan Sebut Konflik AS-Iran Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi RI

Belum lagi, harga komoditas internasional yang masih berfluktuasi saat ini. Hal itu sangat berpengaruh, mengingat ekspor RI masih didominasi oleh barang komoditas, begitu pula impor minyak yang hingga kini masih besar. 

Selain itu, di sisi global, investasi asing diperkirakan melambat. Tidak bisa dipungkiri, ketidakpastian bisnis jelang klimaks tahun politik pun semakin besar. 

Baca Juga

OJK: Ekonomi RI Tumbuh 5,3 Persen di 2025 Meski Risiko Global Masih Mengintai

Karena belum bisa dipastikan arah kebijakan ekonomi yang akan diterapkan pemerintah hasil dari pemilu tersebut. Hal itu pun membuat investor cenderung wait and see.

Pemerintah pun mengantisipasi penurunan geliat bisnis tersebut dengan sejumlah kebijakan anggaran, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, berkaca dengan dinamika global pada akhir tahun ini, pemerintah pun optimistis ekonomi pada tahun depan akan tumbuh lebih besar dari 2018. 

Pimpinan DPR menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, ketika berbincang dengan VIVA, menjabarkan apa saja yang mendasari optimisme tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi misalnya, pada 2019 pemerintah mengasumsikan akan tumbuh 5,3 persen atau lebih besar dari 2018 yang ditargetkan 5,2 persen. Realisasinya dinilai bisa lebih besar dari yang diasumsikan. 

Dia menjelaskan, optimisme tersebut terbentuk seiring dengan sejumlah sinyal positif ekonomi global khususnya dari AS akan rencana kebijakan tahun depan. Salah satunya rencana Fed yang kemungkinan mengurangi kenaikan FFR kurang dari tiga kali pada 2019. 

Halaman Selanjutnya

"APBN diputuskan Oktober. Nah, kami waktu itu masih melihat Amerika itu menaikkan (FFR 2019) tiga kali," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis 27 Desember 2019.