- VIVA/Tim Desain
VIVA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi organisasi olahraga paling banyak mendapat sorotan dari publik sepanjang 2018 ini. Mulai dari sang Ketua Umum, Edy Rahmayadi, hingga kontroversi di dalam maupun di luar lapangan pada kompetisi kasta tertinggi sampai yang terendah.
Kontroversi bermula dari pengajuan cuti Edy sebagai Ketum PSSI per tanggal 12 Februari hingga Juni 2018. Sebabnya, mantan Pangkostrad itu mengadu nasib sebagai calon gubernur Sumatera Utara.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengaku terkejut begitu mengetahuinya. Bukan tanpa alasan, karena saat itu Asian Games 2018Â Jakarta-Palembang sudah dekat.Â
Dan Edy jadi orang yang menargetkan Timnas Indonesia U-23 menembus semifinal. "Saya kaget saja. Situasi perang begini kok cuti. Ini perang ini," kata Imam, ketika dikonfirmasi wartawan.
Sejak pengajuan cuti, Edy benar-benar hilang dari isu sepakbola nasional. Tugas tersebut dialihkan kepada Joko Driyono yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Desakan pun mulai bermunculan baik dari pihak luar maupun internal PSSI. Edy diminta mundur saja, ketimbang konsentrasinya terbelah dalam mengurus sepakbola dan kampanye pemilihan.
Begitu dia terpilih sebagai gubernur Sumut, muncul petisi di laman change.org yang diinisasi oleh Presiden Madura United, Achsanul Qosasi. Yang menjadi dasar petisi tersebut adalah Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 yang melarang kepala daerah untuk memimpin federasi olahraga, dan konflik kepentingan salah satu klub.
"Saya memberikan saran ke Pak Edy. Selebihnya terserah beliau. Saya memberikan saran yang komplet dan masuk akal," kata pria yang akrab disapa AQÂ tersebut, kepada VIVA.
Sayangnya, alasan dari petisi tersebut mudah dipatahkan oleh Edy. Kepala Biro Hukum Kemendagri, Sigit Widodo Pudjianto, memberi penjelasan mengenai kedudukan surat edaran tersebut.
"Surat edaran itu sifatnya imbauan. Jadi kita harus jernih melihatnya. Kalau posisinya bisa menjalankan tugas sebagai gubernur dengan baik, ya tidak apa-apa. Kan repot nanti kalau saya ditanya bagaimana menteri atau kepala daerah yang juga jadi ketua partai. Intinya tugas sebagai kepala daerah bisa dijalankan dengan baik," ujar Sigit saat dihubungi VIVA.
