-
VIVA – Belasan orang berkumpul di Taman Aspirasi, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, persis di seberang Istana Negara, Kamis 21 Februari 2019. Selembar spanduk putih bergambar telapak tangan dilengkapi tulisan “Saya Golput” membentang di lokasi.
Dengan lantang, sekelompok aktivis itu menyuarakan pilihan politik. Mereka memutuskan tidak memilih atau menjadi golongan putih alias golput pada Hari Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Beragam alasan dikemukakan. Jali, peserta aksi itu, misalnya. Dia mengaku tak akan memilih kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, dia tidak percaya janji manis pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, maupun pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dia menilai, Jokowi telah gagal membuktikan janji-janjinya selama empat tahun terakhir memimpin Indonesia. Selama Jokowi menjabat, tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat terungkap.
Sementara Prabowo dinilai bertanggung jawab atas sejumlah kasus penculikan aktivis di masa lalu.
Jali yakin, siapa pun yang nanti terpilih menjadi presiden dari dua kandidat itu, tidak akan bisa membawa perubahan bagi nasib rakyat Indonesia. "Jadi sebenarnya dua-duanya sama saja. Itulah alasan kenapa saya memilih untuk tidak memilih atau golput pada pemilu nanti,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa terkait golput di depan Istana Negara, Kamis 21 Februari 2019
Peserta aksi mimbar bebas lainnya, Mirza punya alasan berbeda. Menurut dia, para peserta pemilu yang berasal dari partai politik dinilai bermental lama. Apabila para calon legislatif maupun capres dan cawapres, berhasil mendapatkan kursi kekuasaan, hanya akan memperjuangkan kepentingan partainya saja.
Mirza pun menyerukan kepada masyarakat luas agar tidak takut untuk menyuarakan golput pada pemilu mendatang. Sebab, tidak memilih dari semua pilihan yang ada itu merupakan hak. "Golput bukan gerakan untuk menggagalkan pemilu, tapi karena kita tidak mau memilih baik 01 maupun 02. Kita memilih untuk tidak memilih,” ujarnya.
Menurut aktivis golput Lini Zurlia, gerakan golput bukan seperti gerakan terorganisir melainkan gerakan organik. Berawal dari individu-individu saling mengemukakan pendapatnya. Lalu membuat diskusi-diskusi. “Jadi enggak ada koalisi besar,” ujarnya.
Gerakan golput, menurut Direktur YLBHI Asfinawati, bukan sesuatu yang baru dalam konteks gerakan di Indonesia. Golput dalam konteks sekarang adalah suatu langkah rasional. Sebab, jika dilihat dari para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak ada jalan keluar yang diberikan dari kedua calon presiden tersebut.
Capres Prabowo, misalnya. Sekarang ini, menurut Asfinawati, mencoba mencerminkan bahwa dia kerakyatan. Dalam visi misinya itu, dia mengatakan soal kriminalisasi. Namun pada rezim terdahulu, dia merupakan bagian yang melakukan kriminalisasi.
Di sisi lain ada Jokowi yang menggadang isu keberagaman, toleransi, dan lainnya. Namun, ada kasus lama yang seharusnya dapat dia selesaikan tapi tidak dirampungkan. Di antaranya, kasus GKI Yasmin, HKBP filadelfia, putusan Mahkamah Konstitusi untuk Penghayat. “Putusan pengadilan saja dia tidak jalankan,” ujar Asfinawati.
Jika kedua calon ini masih tetap seperti ini, Asfinawati yakin angka golput akan besar. Namun, bisa saja masyarakat berubah untuk memilih calon tertentu pada hari pencoblosan.
Menilik dari pemilu-pemilu sebelumnya, angka golput tak mencapai 30 persen. Namun, menurut dia, angka tersebut sudah sangat besar. Hal itu lantaran jumlah golput muncul tanpa memakai mesin. Beda dengan partai politik yang memakai mesin dan uang.
“Jadi sebetulnya golput dapat dibaca sebagai kritik terhadap partai politik yang gagal memiliki kader-kader yang baik kalau untuk caleg. Atau itu kritik kepada partai politik yang memang mau agar kita memilih itu-itu aja orangnya.”
Golput Administratif
Komisioner KPU Pramono Baid Tantowi mengatakan, golput bukan hanya lantaran kecewa pada calon-calon, parpol dan demokrasi. Sebagian besar karena alasan administratif dan teknis.
