Menyambut Presiden Terpilih

VIVA – Jarum jam menunjukkan pukul 00.00 WIB, Selasa dini hari 21 Mei 2019. Namun, keheningan di bulan puasa Ramadan saat itu tak tampak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sejak tengah malam, kawasan ini justru terlihat sibuk. Aparat bersenjata siaga di setiap sudut jalan, memastikan pengamanan di jalan-jalan utama yang mengarah ke pusat Ibu Kota.

Tak jauh dari lampu merah Jalan Imam Bonjol, kawat berduri dan pembatas jalan ‘berdiri tegak’. Seolah menghalau siapa pun yang akan melintas di jalan menuju Bundaran Hotel Indonesia. Kawat duri juga dipasang keliling menutupi setiap celah pintu masuk ke dalam kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.

Tengah malam itu, pengamanan di kantor KPU memang ekstra ketat. Lembaga yang menangani hajatan pemilu lima tahunan ini tak bisa dilewati sembarang orang. Pegawai maupun para pewarta yang hendak masuk ke KPU mesti  diperiksa ketat. Lalu lintas di sekitarnya pun diatur sedemikian rupa, meski sudah dini hari.

Dini hari itu, ruang sidang kantor KPU masih riuh. Empunya hajat, KPU, baru saja menuntaskan  hasil rekapitulasi suara di 34 provinsi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menjelang sahur, sekira pukul 01.46 WIB, KPU siap mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.

Dari hasil rekapituasi Pilpres 2019 yang disaksikan oleh perwakilan pasangan, menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 85.607.364 suara atau 55,50 persen. Sedangkan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 atau 44,50 persen.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengungguli rivalnya Prabowo-Sandiaga dengan selisih 16.957.122 suara. Duet Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi.

Jumlah suara sah pada pemilu presiden dan wakil presiden yaitu 154.257.601 suara,  dan jumlah suara tidak sah 3.754.905. "Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 21 Mei 2019," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.

Dari hasil tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak. Sementara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf menerima hasil itu. "Kami menyatakan menolak hasil Pilpres," kata saksi BPN, Azis Subekti di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa dini hari, 21 Mei 2019.

Azis juga menyatakan bahwa pihaknya tak akan menyerah dan akan melawan ketidakadilan yang menciderai hasil Pilpres 2019. "Kami tidak pernah menyerah melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kebohongan dan apapun yang akan mencederai demokrasi," ujar Azis.

Berdasarkan ketentuan, ada waktu selama tiga hari bagi peserta Pemilu yang tidak puas untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Yakni hingga tanggal 24 Mei 2019.

Jika sampai 24 Mei tidak ada pengajuan sengketa ke MK, maka KPU punya waktu tiga hari untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sebaliknya jika ada, maka KPU menunggu putusan MK dikeluarkan.

Pengumuman Senyap

Tapi, keputusan KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019 lewat tengah malam bukan tanpa gunjingan. Tak hanya waktu mengumumkannya yang tak wajar, tanggal penetapan yang dipercepat satu hari menjadi Selasa dini hari 21 Mei 2019, juga dipertanyakan banyak pihak. Prabowo salah satunya.

“Dini hari tadi pagi, yang senyap-senyap begitu. Paslon 02 juga merasa pengumuman dilaksanakan pada waktu yang janggal, di luar kebiasaan,” kata Prabowo merespon pengumuman KPU lewat tengah malam, Selasa, 21 Mei 2019.

Komisioner KPU, Viryan Aziz membantah tuduhan KPU dianggap diam-diam mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Selasa dini hari. Menurutnya, KPU sudah melaksanakan tahapan yang diatur perundang-undangan.

"Penetapan hasil pemilu pukul 01.46 WIB bukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru atau sesuatu yang dipaksakan. Namun, itu proses yang berjalan secara alamiah dan kegiatan tersebut secara berjenjang," kata Viryan di kantor KPU, Selasa, 21 Mei 2019.

Viryan menyadari banyak spekulasi yang muncul setelah KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 pada Selasa dini hari. Ia menegaskan, tanggal 22 Mei adalah batas waktu maksimal bagi KPU menyampaikan hasil perolehan suara Pemilu 2019.

Itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur penetapan hasil perolehan pemilu diumumkan paling lambat 35 hari sejak hari pemungutan suara. Nah, 35 hari setelah pemungutan suara jatuh pada 22 Mei 2019. "Kalau bisa lebih awal, ya, lebih baik. Enggak apa-apa," ujar Viryan.

Disamping itu, semua perwakilan dari paslon 01 dan paslon 02 maupun partai politik semuanya hadir selama proses rekapitulasi. Semua proses dan kegiatan rekapitulasi didokumentasikan foto dan video, agar semuanya berlangsung terbuka dan transparan.

Terkait acara penetapan hasil Pemilu 2019 yang dilakukan hingga dini hari, Viryan berdalih bahwa proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan, yang tak berhenti hanya karena alasan waktu sudah berganti hari atau lewat pukul 24.00 WIB.

"Dengan demikian sebenarnya ini sudah clear bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi itu tidak ada jeda waktu istirahat yang standar," ujar Viryan.

Namun demikian, salam situasi ini, KPU, lanjut Viryan, menjadi serba salah. Bila hasil pemilu diumumkan 22 Mei tengah malam, KPU juga tetap jadi sasaran kritik. "Itu nanti bisa dilihatnya lain lagi. Prinsipnya, KPU sudah selesaikan pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang terburu-buru," tegasnya.

Pidato Kampung Deret

Jauh dari kontroversi waktu pengumuman hasil Pemilu 2019, Joko Widodo bersama cawapresnya, KH Ma’ruf Amin memilih menepi, berbaur bersama masyarakat di kawasan padat penduduk di tengah Ibu Kota. Jokowi meyampaikan pidato kemenangannya di tengah warga Kampung Deret, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa siang, 21 Mei 2019.

Seperti khasnya Jokowi, berbaju putih lengan panjang dilipat, celana hitam dan sneakers, turun dari mobilnya, tak jauh dari rel kereta api dekat Stasiun Senen. Wajahnya Jokowi sumringah, Ia berjalan masuk kampung sejauh 100 meter, terus menebar senyum sembari menyapa dan menyalani satu per satu warga masyarakat.

Warga Kampung Deret kala itu memang terkejut dengan kedatangan Jokowi. Mereka tak menyangka kampungnya kedatangan orang nomor satu di Republik ini. Sebelumnya juga tak ada pengamanan layaknya orang penting akan datang. Hanya beberapa saat saja sebelum Jokowi datang, arus lalu lintas di sekitar lokasi disterilisasi.

Pasukan Paspampres yang kala itu berpakaian loreng, setia mendampingi Jokowi bertemu warga. Pengamanan yang mereka berikan juga rileks, tak kaku, hanya memastikan agar langkah kepala negara itu tidak terhambat. Ratusan warga yang menanti, tetap bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi.  

"Jokowi siapa yang punya…Jokowi siapa yang punya…yang punya kita semua," teriak warga menyanyikan lagu menyambut kedatangan Jokowi. Warga Kampung Deret siang itu tumpah ruah ke jalan. Bangku kayu panjang yang telah  disiapkan di tengah jalan, menjadi titik akhir Jokowi berjalan. Di bangku yang dibuat setengah melingkar itu, Jokowi duduk berdempetan dengan emak-emak Kampung Deret.

Mereka asyik bersenda gurau hingga curhat ke Jokowi yang berada persis di samping mereka. Tak jarang Jokowi melayani permintaan emak-emak yang minta foto bareng Presiden. Jokowi sesekali mengajak diskusi warga, mengenai Kampung Deret yang pernah bangun semasa jadi Gubernur DKI lima tahun silam.

Tak berapa lama, cawapres KH Ma’ruf Amin tiba di lokasi. Sama seperti Jokowi, mantan Rais Aam PBNU itu juga mendapat sambutan riuh. Sebagai politisi yang juga ulama besar, warga khusyuk menyalami Kiai Ma’ruf, sembari berharap ‘ngalap barokah’.

Dipilihnya Kampung Deret karena punya sejarah bagi Jokowi. Tak hanya daerah ini menjadi basis suara Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, Kampung Deret juga merupakan salah satu dari proyek ‘masterpiece’  Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI periode 2012-2017.

Kampung Deret adalah salah satu program besar yang dijanjikan Jokowi, kala maju di Pilgub DKI pada 2012 lalu. Yakni, program menata permukiman warga yang berada di pinggiran. Saat itu ada 350 kampung di Jakarta yang akan dijadikan Kampung Deret.

Sayang, hanya beberapa tempat saja yang sukses direalisasikan Jokowi menjadi Kampung Deret. Setelah terpilih menjadi Presiden, suksesornya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak melanjutkan program ini, dan cenderung memindahkan orang-orang pinggiran di Ibu Kota ke apartemen.

Di periode kedua ini, Jokowi berjanji akan melanjutkan pembangunan Kampung Deret di  Ibu Kota Jakarta. Membenahi kampung kumuh di Ibu Kota, seperti janjinya kala menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam.

"Tadi bisik-bisik masyarakat, 'pak dilanjutkan pak ini pembangunannya', dan sudah saya sanggupi. Nanti saya mau izin dulu ke gubernur (Anies Baswedan)," kata Jokowi disambut amin oleh warga yang terlihat senang.

Kemenangan Rakyat

Di luar itu, Jokowi yang didampingi cawapresnya KH Ma’ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya di tengah warga Kampung Deret.  Jokowi mengatakan, setelah resmi terpilih, dia berjanji tidak ada lagi perbedaan kelompok 01 atau 02. Dia berjanji, membangun Indonesia untuk seluruh rakyat.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia, kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100 persen rakyat Indonesia," kata Jokowi. Ia berharap, seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersatu padu.

Guna memajukan bangsa dan negara, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dibutuhkan, untuk kesejahteraan generasi berikutnya. Jokowi dan KH Ma'ruf, berjanji untuk mewujudkan hal itu. "Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100 persen rakyat Indonesia," katanya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengklaim, kemenangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah kemenangan rakyat Indonesia. Untuk itu patut disyukuri, terlebih penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berjalan lancar.

"Pemilu hanyalah proses mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma'ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia," kata Hasto kepada wartawan di kantor PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

"Kami mensyukuri kemenangan ini. Inilah kemenangan rakyat. Tapi perlu diingat, pemilu hanyalah alat mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma'ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, ungkap Hasto, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun telah memberi ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin atas kemenangan tersebut.

"Megawati berharap kepada Jokowi, agar pemerintahan pada periode kedua ini, sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan perhatian besar bagi pembangunan manusia Indonesia," imbuhnya.

Hasto Kristiyanto juga menghimbau semua kader partainya, termasuk kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), tidak melakukan selebrasi berlebihan atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Menurut Hasto, kemenangan ini hanya perlu ditanggapi secara wajar, tidak berlebihan yang justru memperparah situasi sosial masyarakat akibat perbedaan pilihan selama proses pemilu berlangsung.  

"Tak perlu melakukan selebrasi yang berlebihan, tidak perlu pengerahan massa, tanggapi kemenangan itu sebagai tanggung jawab untuk membangun Indonesia," imbaunya.

Hasto menambahkan, tugas para kader, jajaran parpol koalisi, tim kampanye dan relawan yaitu merangkul yang kalah untuk bersama-sama gotong royong membangun bangsa. Kalah menang dalam pemilu itu hal biasa.

"Menang adalah amanat dari rakyat, kalau kalah untuk memperbaiki. Kami juga punya pengalaman kalah tidak ada jabatan menteri," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Sebelumnya, Hasto menyebut tidak akan ada selebrasi berlebihan kubu Jokowi-Ma'ruf menyikapi penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Hasto menegaskan gaya kepemimpinan Jokowi yang sederhana dan konsolidatif.

"Gaya kepemimpinan pak Jokowi kan sederhana, kita kan tidak ingin selebrasi yang berlebihan karena ketika hasil quick count diumumkan kita lebih mengedepankan upaya merajut kembali semangat persatuan," kata Hasto, Senin, 20 Mei 2019.

Dengan demikian, menurut Hasto, selebrasi yang berlebihan tidak diperlukan karena Jokowi-Ma'ruf lebih menampilkan hal yang sederhana. "Lebih memilih tugas dan tanggung jawab apa lima tahun ke depan jauh lebih penting daripada selebrasi," ujarnya.

Di samping itu, Kubu Jokowi-Ma'ruf, akan terus menjalin dialog dengan semua kalangan, termasuk dengan kubu lawan untuk merajut persatuan, bergandengan tangan pasca Pilpres yang menguras energi dan pikiran anak bangsa. Kubu Jokowi siap bekerjasama dengan BPN.
 
"Tidak hanya dengan seluruh partai pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Dengan Gerindra pun kita terbukti bisa kerja sama di parlemen. Karena mereka pasti tidak akan keluar dari parlemen, mereka juga akan menggunakan kepercayaan (pemilih) yang diberikan kepada Gerindra."

Prabowo-Jokowi, Bertemulah!

Di tengah euforia kemenangan kedua bagi Jokowi atas Prabowo di Pilpres 2019 ini, kubu Prabowo-Sandiaga tengah berupaya untuk memperjuangkan haknya mengungkap klaim kecurangan-kecurangan selama Pilpres 2019. Kubu Jokowi menghormati usaha kubu lawannya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pilpres.

Tapi, bersamaan dengan itu, para pendukung Prabowo turun ke jalan menyuarakan protes kepada keputusan KPU dan Bawaslu yang dinilai syarat kecurangan dan berat sebelah. Sayangnya, aksi yang digelar damai selama dua hari, 21-22 Mei 2019, dinodai dengan ulah ‘penumpang gelap’ yang merusak nilai demokrasi dengan aksi anarkistis.

Selama bentrokan 21-22 Mei, sebanyak 8 orang dilaporkan meninggal dunia dan 737 orang mengalami luka-luka akibat kerusuhan di wilayah Petamburan, Tanah Abang. Para korban telah ditangani oleh beberapa rumah sakit di Jakarta. Kemudian para pelaku berhasil ditangkap berjumlah 441 orang. Polisi menegaskan bahwa mereka yang ditangkap bukan bagian dari massa pendemo di depan Bawaslu.

Di tengah kegentingan polarisasi massa pendukung Pilpres 2019, muncul desakan dari sejumlah tokoh bangsa agar dua capres, Jokowi dan Prabowo segera bertemu untuk menenangkan situasi. Kendati, keduanya sudah merespon kerusuhan yang terjadi, tapi pertemuan kedua tokoh ini sangat dinantikan.

Capres 01, Jokowi mengaku telah berinisiatif sejak awal untuk bertemu dengan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.  Bahkan, Jokowi menyebut inisiatif untuk bertemu Prabowo muncul setelah pemungutan suara Pilpres 2019 17 April lalu.

"Sudah saya sampaikan, saya sudah berinisiatif sejak awal setelah coblosan," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.

Jokowi mengatakan, selesai pencoblosan 17 April lalu, sudah mengutus orang kepercayaannya untuk berkomunikasi dengan Prabowo. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini. "Tapi memang keliatannya belum ketemu," kata dia.

Selain soal pertemuannya dengan Prabowo, Jokowi diketahui bertemu dengan sejumlah tokoh politik pendukung Prabowo-Sandiaga, seperti Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, adalah untuk mendinginkan suasana. Karena panasnya suasana pilpres terlihat semenjak kerusuhan 21-23 Mei lalu.

"Ya kan dilihat baik oleh masyarakat, akan dilihat baik oleh rakyat, mendinginkan suasana, bahwa di elite-elite politik baik-baik saja, enggak ada masalah, saya kira paling penting itu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

Menurutnya, para elite perlu memberi contoh bahwa mereka berkompetisi secara sehat. Tidak sampai bermusuhan. Dengan begitu, maka rakyat juga akan melihat itu dan bisa mendinginkan suasana. "Kalau elitenya rukun, baik-baik saja, di bawah juga kan dingin, akan sejuk," katanya.

Sementara Prabowo, diketahui baru-baru ini bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan dilakukan pada Kamis kemarin 23 Mei 2019. Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Wapres Jusuf Kalla, merupakan bagian dari komunikasi politik.

Ia menambahkan, Prabowo juga menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang akan ditempuh sesuai dengan undang-undang, koridor, dan tahapan konstitusi.

"Pak Prabowo juga menyampaikan, yang tentunya terus disampaikan kepada masyarakat, bahwa langkah-langkah ke depan itu harus selalu dalam koridor tentram, aman, damai," kata Sandi di Masjid At-Taqwa, Jumat 24 Mei 2019.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla usai mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis malam 23 Mei 2019, menghargai kedua pasangan calon presiden yang bertekad menyelesaikan perselisihan sesuai aturan konstitusi.

Termasuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membawa masalah Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. "Sehingga kita menghargai keputusan paslon nomor dua untuk membawa masalah ini ke MK. Karena itulah jalan sesuai dengan UU," ujar JK.

Dia pun mengimbau semua pihak menahan diri dan menghormati apapun keputusan KPU yang telah menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. JK meminta pihak yang kalah bersikap sportif.

JK mencontohkan apa yang pernah dia dilakukan saat kalah dalam Pilpres 2009 lalu. Saat itu JK langsung menelpon Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden yang menang. Saya langsung telepon Pak SBY dan mengucapkan selamat dan saya menerima itu," ujar JK.

"Etisnya selalu yang kalah menghampiri. Menelpon yang menang."  

Fokus SDM

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa arah pembangunan nasional pada lima tahun ke depan akan bergeser dari pembangunan insfrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu menjadi penting untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Pada 2020, prioritas pembangunan SDM tetap harus terus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai pada 2019 ini," ujar Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.

Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga momentum kerja perekonomian Indonesia yang saat ini dinilai tumbuh positif. Tetapi, Jokowi tak memungkiri keterlibatan swasta penting menciptakan ekonomi yang lebih baik.

"Saya selalu menekankan APBN, jelas memiliki keterbatasan untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta melalui peningkatan investasi dan ekspor," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan, berbagai reformasi kebijakan untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan. Hal ini memperkuat kepercayaan pelaku usaha, agar semakin menggerakkan ekonomi  

"Untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha, agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-sebesarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran," katanya.

Di samping itu, perubahan strategi pada pembangunan SDM harus dilakukan agar Indonesia tidak terus-terusan bercokol di katagori negara berpendapatan menengah, atau populer dengan istilah middle income trap.

Beberapa cara yang ditawarkan Jokowi adalah dengan memperkenalkan program 'Kartu Sakti'. Yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus untuk para lulusan SMA/SMK/MA yang kurang mampu untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

KIP kuliah itu bagian dari paket KIP untuk pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), selain juga program Kartu Indonesia Sehat untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
 
KIP untuk kuliah, katanya, akan diberikan pada lulusan SMA dan sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. Biayanya akan dibayarkan melalui kartu ini.

"Ini artinya, anak kita dapat beasiswa dari kartu ini; dapat beasiswa dari KIP kuliah. Sekarang ada memang beasiswa tapi jumlahnya kecil. Dengan kartu ini kita akan cetak sarjana S-1, S-2, dan S-3 sebanyak-banyaknya. (prioritas pembangunan) bukan infrastruktur lagi, kita akan geser ke program ini: pembangunan sumber daya manusia," katanya.

Di samping itu, Jokowi menyiapkan Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada lulusan SMK, akademi, dan universitas yang akan masuk ke dunia kerja. Para angkatan tenaga kerja baru ini akan diberikan pelatihan oleh kementerian/lembaga dan BUMN maupun perusahaan swasta.

Harapannya, setelah mereka lulus kuliah bisa langsung diterima bekerja di lembaga-lembaga itu atau berwirausaha. "Jika belum masuk dunia kerja akan diberi insentif honor," ujar Jokowi.

"Kita juga akan siapkan insentif termasuk yang kena PHK. Ini kewajiban negara menyiapkan itu. Ini yang akan kita kerjakan lima tahun ke depan dengan KH Ma'ruf Amin," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (ren)

Baca Juga

Memilih Jalur Konstitusional

Pemilu yang Panjang dan Lama

Halaman Selanjutnya

Komisioner KPU, Viryan Aziz