Demonstrasi, Dulu dan Kini

Poster demo mahasiswa menolak pengesahan revisi UU KUHP

Baca Juga

Wanti-wanti PB PII Jelang Aksi 27 Agustus: Waspada Politik Kebencian dan Disinformasi!

Demonstrasi kali ini sedikit berbeda. Sebab, untuk pertama kalinya mahasiswa tak mengusung isu ekonomi. Tak ada isu turunkan harga, anti-investasi asing, atau protes karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang meroket. 

Isu mahasiswa pada 2019 itu berbeda dengan kakak-kakak seniornya saat berdemonstrasi pada 1966, 1974, bahkan tahun 1998. 

Baca Juga

Jaga Kedaulatan Bangsa, KAMMI Ajak Semua Elemen Tolak Upaya Provokasi Lewat Aksi

Selain isu yang berbeda, mereka juga dengan canggih menggunakan perangkat teknologi untuk berkoordinasi dan mengatur strategi. Anak-anak muda itu juga lebih santai menghadapi demonstrasi. 

Mereka memilih untuk mengkritik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lucu dan nakal, khas jiwa muda. Tapi, isi pesan yang disampaikan tetap serius. 

Baca Juga

Beredar Seruan Aksi Warga Pati, Bamus Betawi Ingatkan Tetap Jaga Kedamaian Jakarta

Pada Jumat, 27 September 2019, sudah lebih dari sepekan mereka terus turun ke jalan. Seolah tak habis energi, silih berganti mahasiswa di berbagai wilayah negeri turun ke jalan berdemonstrasi. 

Menuntut pemerintah dan DPR lebih peduli, mendengarkan nurani, serta membuat peraturan yang bisa dipahami dan tak mencampuri urusan pribadi.

Beda Perjuangan, Beda Tuntutan

Sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ada tiga demonstrasi besar yang digerakkan oleh mahasiswa dan berhasil mencatat sejarah besar. Pertama adalah pada 1966. Lalu, pada 1974 dan terakhir tahun 1998. 

Masing-masing demonstrasi memiliki ciri khas sendiri, sesuai dengan zaman dan kondisi sosial politik saat itu. 

Aksi demonstrasi yang terjadi pada 1966 dipicu oleh situasi politik yang memanas setelah terjadi pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat dalam kasus yang terkenal dengan sebutan G 30 S/PKI. Pembunuhan sadis itu membuat tuntutan agar Partai Komunis Indonesia dibubarkan jadi menguat. Sayangnya pemerintah tak segera mengambil tindakan. 

Ketua CC PKI DN Aidit dalam kampanye Pemilu 1955

PKI masih dibiarkan, dan situasi politik yang tak menentu melambungkan harga BBM. Dampaknya, harga kebutuhan pokok ikut melambung tinggi. 

Warga harus antre hanya untuk mendapatkan minyak tanah dan kebutuhan pokok rumah tangga. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, perekonomian makin memburuk dengan inflasi mencapai 600 persen. Upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga barang yang menggila menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Halaman Selanjutnya

Pada 25 Oktober 1965, sejumlah mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakaan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL), dan beberapa organisasi lain bergabung.