Selamat Tinggal Cebong-Kampret

Direktur Riset Indopolling Network Arum Basuki mempertanyakan, kepada siapa Jokowi-Ma'ruf akan berkomitmen, kepada elit atau kepada rakyat? Arum menjabarkan, jika ditarik ke belakang, ketika Jokowi terpilih di tahun 2014, eforia publik jelang pelantikan amat berbeda dengan yang terjadi pada 2019 ini.

Pada 2014, Jokowi menunjukkan wajah populis. Pemimpin yang berbeda dari banyak elit politik di Indonesia. Bukan bagian dari trah kekerabatan atau dinasti tertentu. Mayoritas pemilih merasa memiliki kedekatan dengan latar belakang Jokowi. Kini, yang muncul wajah oligarki. Arum menganjurkan agar langkah komunikasi politik Jokowi kembali seperti masa di awal ia memimpin. Proses konsolidasi juga tidak boleh hanya di ruang tertutup, hanya dengan, oleh, dan untuk elit.

Ia mengingatkan politik elektoral secara langsung belum lama berlaku di Indonesia. Dan sejak era reformasi, partisipasi publik sangat tinggi. Dari awalnya hanya prosedural (sekadar datang ke TPS dan dimobilisasi), sekarang masyarakat mulai peduli dengan ide, gagasan, track record, dan citra serta keahlian pejabat publik dan politisi.

"Ini harus diapresiasi sebagai bagian dari pendidikan politik. Makanya media, masyarakat sipil, kelompok terpelajar (mahasiswa/akademisi), dan elit partai harus bersinergi bersama. Kekuasaan jangan dipersempit menjadi kursi atau jabatan. Ia harusnya dipandang sebagai cara mendorong dan memajukan kualitas hidup secara kolektif," ujarnya.
 
PR Kedua

Langkah Jokowi sepertinya tak mudah. Sebabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan. Pertama soal protes publik terkait pengesahan RUU KPK dan rencana pengesahan sejumlah undang undang lainnya.

Bahkan, sempat tersebar rencana demo besar-besaran jelang pelantikan jika Jokowi tak menerbitkan Perppu UU KPK. Isu itu diperkuat dengan makin banyaknya pengumuman yang beredar via media sosial bahwa ratusan ribu mahasiswa akan mengepung Jakarta menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Apalagi Jokowi tak juga menunjukkan gelagat akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.

Direktur Riset Indopolling Network Arum Basuki menyayangkan sikap diam Jokowi dan Perppu yang tak kunjung dikeluarkan. Padahal kepercayaan publik sedang rendah. Mengeluarkan Perppu akan menjadi kesempatan Jokowi untuk kembali mendapatkan kepercayaan karena mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat.

"Meski narasi tentang perlu tidaknya KPK dikontrol masih bisa diperdebatkan, tapi saya kira Jokowi setidaknya bisa mengambil sikap jelas dan tegas akan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. At the very least, sampaikan bagaimana pandangannya," ujar Arum kepada VIVAnews, Rabu, 16 Oktober 2019.

Halaman Selanjutnya

Meski Jokowi sudah melakukan konferensi pers mengenai sikap politiknya dan KPK, tapi publik masih meresponnya sebagai tindakan normatif. Padahal, ujar Arum, jika banyak RUU yang tidak populer dan tidak mencerminkan kepentingan umum disahkan, maka popularitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintahan ini akan rendah.