- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Meski Jokowi sudah melakukan konferensi pers mengenai sikap politiknya dan KPK, tapi publik masih meresponnya sebagai tindakan normatif. Padahal, ujar Arum, jika banyak RUU yang tidak populer dan tidak mencerminkan kepentingan umum disahkan, maka popularitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintahan ini akan rendah.
Ia memprediksi 100 hari pertama akan krusial. Alam demokrasi memungkinkan adanya pro dan kontra. Aksi mahasiswa, LSM, kelompok penekan lainnya adalah riak dalam demokrasi, dan itu semua berguna sebagai input sebuah penyusunan kebijakan. Tinggal bagaimana pemangku kebijakan merespon. Tujuh RUU yang dinilai bermasalah itu memang mencerminkan kegelisahan rakyat.
Selain itu, Jokowi juga harus menghadapi polarisasi yang terjadi di masyarakat akibat Pilpres 2019. Meski Jokowi dan Prabowo meminta agar tidak ada lagi Cebong [sebutan pendukung Jokowi] dan Kampret [sebutan pendukung Prabowo], namun faktanya polarisasi tersebut masih terjadi di akar rumput. Â
Arum mengakui, demokrasi elektoral yang baru dilalui kemarin telah membuat masyarakat tefragmentasi. Mulai dari akar rumput hingga elit politik telah menjadi korban dari gimmick politik identitas. Pemerintahan Jokowi memiliki tugas memastikan integrasi nasional. Konsolidasi dilakukan bukan hanya di tataran elit, tapi juga masyarakat. Sayangnya, sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu, konsolidasi yang berhasil hanya di tataran elit.
"Mereka memiliki saluran untuk langsung mendekat ke kekuasaan. Bentuknya bisa dengan barter politik berupa kursi di kabinet atau pimpinan di legislatif. Sementara rakyat paling juga hanya dijanjikan implementasi kebijakan yang kita semua tahu bahwa seringnya jauh panggang dari api," ujar Arum.
Padahal, ujarnya, integrasi nasional menjadi penting karena terkait dengan pembangunan politik dan stabilitas nasional yang turut diperlukan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi.
Merekatkan solidaritas warga juga dianggap penting oleh Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Dita Indah Sari. Menurutnya, imbas pilpres belum hilang hingga sekarang. Di masyarakat terjadi pembelahan yang sangat tajam.
Dita menyarankan penegakan hukum sebagai solusi bagi mereka yang terbukti melakukan upaya memecah belah. Tokoh masyarakat, apa pun warna politik dan pilihan politik mereka, selama NKRI dan Pancasila, baiknya kembali dirangkul, diajak bicara dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
