Wacana Prematur Pilkada Asimetris

Meski demikian, Arif memastikan untuk teknis pelaksanaan, sikap fraksi PDI Perjuangan tetap memilih melalui pilkada langsung.

Baca Juga

Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

"Itu sudah clear. Tapi, kalau Pak Mendagri menyampaikan bahwa perlu dipikirkan tentang pola pemilihan yang sifatnya asimetris, sebenarnya itu sudah di-endorse oleh putusan MK. Kalau tidak salah pada tahun 2017 tentang dibolehkannya penggunaan sistem noken,dengan syarat-syarat tertentu.  Begitu juga sama dibolehkannya penggunaan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu dengan syarat - syarat tertentu. Sama. Jadi penggunaan noken, artinya sebenarnya sejak lama dengan adanya putusan MK itu kita sudah berlaku asimetris juga," ujarnya.  

Pilkada di Aceh

Baca Juga

KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

Meski demikian, lebih banyak pemimpin partai yang menolak pilkada langsung dibatalkan. Bagi Presiden PKS Shohibul Iman, mengguritanya oligarki dalam sistem politik hari ini sangat luar biasa. Jika pilkada langsung dianggap tak layak, maka ia mengkhawatirkan kemungkinan oligarki semakin berkuasa. "Jadi bayangkan saja jika ada 50 orang anggota DPRD, maka oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara pemilihan langsung, maka oligarki tak mungkin mengontrol seluruh pemilih," ujar Shohibul Iman kepada VIVAnews.

Partai Demokrat juga sepakat dengan PKS. Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindoan menegaskan Demokrat ingin pilkada tetap langsung. Sebab, pilkada langsung sudah paling baik karena di situ ada kedaulatan rakyat. Rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Soal biaya tinggi, potensi konflik, atau gangguan stabilitas keamanan seperti yang disampaikan Tito menurut Jansen justru menjadi tugas negara untuk mengatasinya.

Baca Juga

KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta

"Apakah ada jaminan kalau pilkada tak langsung, maka persoalan seperti itu akan hilang? Siapa yang bisa jamin?" tanyanya.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengakui adanya ekses-ekses negatif dari pilkada langsung sebagaimana disebut Mendagri. Tapi, meski tak memiliki data statistik, Drajad meyakini pilkada yang adem dan sejuk malah lebih banyak.

Drajad mengingatkan, keputusan melakukan pilkada langsung yang membawa semangat reformasi justru untuk mencegah jual beli suara, dan agar rakyat Indonesia bisa menjalankan hak demokrasinya secara bebas dan langsung. Ia meminta agar jangan grusa-grusu mengubah sistem pilkada langsung. Sebab, meski akses negatif banyak, tapi yang aman sejuk lebih banyak.

Halaman Selanjutnya

"Saya sepakat perlunya kajian yg obyektif. Termasuk mendisain sistem pemilihan dan sistem hukum yang bisa menghentikan politik uang. Di negara maju, pemilihan langsung bisa berjalan aman dan baik, steril dari politik uang. Mereka bisa, masa Indonesia tidak?" ujarnya.