- Istimewa
"Saya sepakat perlunya kajian yg obyektif. Termasuk mendisain sistem pemilihan dan sistem hukum yang bisa menghentikan politik uang. Di negara maju, pemilihan langsung bisa berjalan aman dan baik, steril dari politik uang. Mereka bisa, masa Indonesia tidak?" ujarnya.
Sosialisasi Pilkada
Polemik yang terus meluas membuat Tito Karnavian melakukan klarifikasi. Ia terus menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah sebuah gambaran berdasarkan pengalaman empiriknya mengawal pilkada langsung di berbagai daerah.
"Saya tidak pernah sekalipun menggiring pada satu solusi tertentu, yang saya sampaikan karena ada pengalaman empirik, ada dampak-dampak negatif. Sekali lagi tidak ada solusi yang saya tawarkan. Saya hanya, karena sebagai Mendagri, punya tanggung jawab moral menemukan format yang mengurangi ekses itu. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana pemilu kepala daerah itu tetap dalam kerangka demokrasi. Dan memilih pemimpin yg betul-betul legitimate bisa membangun untuk kemajuan rakyatnya. Mana yang mau dipilih, silakan, biarkan kajian akademiknya yang menentukan," ujarnya. (ren)
Baca Juga
Untung Rugi Pilkada Langsung dan Tak Langsung
Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan
Bawaslu Kota Surakarta, Jawa Tengah membuka suara tentang verifikasi faktual ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat maju dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.
