- VIVAnews/Dwi Royanto
Dinasti Politik, Sejak Soekarno hingga Kini
Gibran dan Bobby hanya satu contoh dari dinasti politik yang bertebaran. Bedanya, Gibran dan Bobby baru mencalonkan diri dan belum menggenggam jabatan.
Tapi, menurut Dini Suryani, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, apa yang sedang dilakukan oleh Gibran dan Bobby sudah bisa disebut sebagai dinasti politik.
"Karena yang dimaksud dengan politik dinasti adalah di mana ada sebuah keluarga yang memonopoli kekuasaan politik dan jabatan publik dari generasi ke generasi dan menggunakan jabatan publik," ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut Dini, sah-sah saja jika Gibran dan Bobby memiliki ketertarikan politik, tapi sebaiknya dilakukan ketika Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden.  Apalagi, sebenarnya di Solo, PDI Perjuangan sudah memiliki calon yang kuat dan memang sudah mengabdi kepada partai sekian lama dengan track record yang jelas di dunia politik.
Tetapi, ujarnya, partai hari ini sangat pragmatis, jika ada kemungkinan elektabilitas Gibran (dan Bobby) yang semakin meningkat, bukan tidak mungkin calon yang sudah disiapkan sebelumnya akan digantikan oleh anak-anak presiden ini.
Menurut Dini, dinasti politik sudah berkembang sejak klan Soekarno yang mewariskan Megawati, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputra hingga Puan Maharani. Lalu, ada klan Soeharto yang mewariskan seluruh anaknya dalam dunia politik, juga klan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya trah mantan presiden, politisi yang melanggengkan politik dinasti juga terjadi. Amien Rais dengan Hanafi dan Hanum Rais, juga Surya Paloh dan Prananda Surya Paloh.
Menurut Dini, apa yang dilakukan para pemimpin negara itu, juga pejabat lainnya adalah politik dinasti. "Karena yang dimaksud dengan politik dinasti adalah di mana ada sebuah keluarga yang memonopoli kekuasaan politik dan jabatan publik dari generasi ke generasi dan menggunakan jabatan publik," ujarnya.
Kecenderungan politik dinasti terjadi di banyak wilayah, tak sedikit kepala daerah yang memberi kesempatan pada anggota keluarganya untuk memiliki jabatan di berbagai lini pemerintahan juga di legislatif.  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pernah menyampaikan, ada 48 calon legislatif periode 2019-2024 yang mungkin menciptakan dinasti politik di partai politik, kepala daerah, dan di parlemen.
