- VIVAnews/Dwi Royanto
"Saat ini kita sedang menjaga ruang publik. Penting untuk semua pihak tidak membangun budaya yang diindikasikan nepotisme. Akan sangat baik anak atau kerabat siapapun menghargai proses. Mulai dari bawah. Bukan sekadar menang Pilkada atau kontestasi publik tapi yang utama dapat merasakan tanggung jawab besar utk memajukan daerah.
Menurut Dini Suryani, kecenderungan terjadinya dinasti politik akan langgeng. Sebab, ketika jabatan politik sudah didapat oleh beberapa anggota keluarga, maka akan lebih mudah untuk mendapat jabatan lain. Cara mempertahankannya adalah dengan terus menaruh anggota keluarga di jabatan-jabatan publik dari baik dalam kekerabatan vertikal (anak, cucu, dan seterusnya) maupun horizontal (istri, ipar, sepupu, dan seterusnya).
"Dalam peletakan anggota keluarga tersebut, faktor kekerabatan lebih dominan dibanding faktor kompetensi yang bersangkutan," ujarnya.
Tapi, ujar Dini, politik dinasti jelas merugikan publik. Ia mengutip adagium dalam ilmu politik yang disampaikan oleh Lord Acton, yaitu 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.' (Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korupsi. Kekuasaan yang absolut, juga akan absolut korupsi.)
Politik dinasti juga membuat kekuasaan terpusat di satu kelompok, dan itu akan memperbesar kemungkinan kekuasaannya untuk dikorupsi. Secara teknis, ujar Dini, fungsi 'checks and balances' tidak akan jalan jika pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif berasal dari satu keluarga.
Dini lalu menunjuk Banten yang terjebak dalam gurita politik dinasti selama puluhan tahun. Sebagai wilayah yang terdekat dengan ibu kota, Banten seharusnya bisa lebih maju. Tetapi, karena anggaran negara dikuasai oleh beberapa kelompok (sebagai catatan politik dinasti di Banten bukan hanya klan Atut), masyarakat tidak bisa merasakan dampak pembangunan secara maksimal.
Baca Juga
Dinasti Politik, dari Jakarta hingga MaduraÂ
Dinasti Politik di Tanah Jawara
Polemik Pilkada 2024: Diwarnai Calon Tunggal, Mantan Napi, hingga Politik Dinasti
Tepat hari ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Ada beberapa polemik yang kembali menuai perhatian publik.
