- VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka
Sejumlah wanita anggota Kelompok Tani Sari Tani Desa Talangsuko sedang bekerja di ladang jagung (Foto: VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka)
Krisis Petani
Nasib yang dialami para petani di Kabupaten Malang merupakan fenomena jamak yang sedang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui, hasil sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 menyebutkan, terjadi penurunan yang signifikan terkait populasi petani di Indonesia.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, mengatakan, sepuluh tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan jumlah petani sangat drastis, mencapai 16 persen yakni dari 31, 23 juta menjadi 26,14 juta orang.
“Lebih banyak pada petani-petani gurem dengan penguasaan lahan 5.000 meter persegi. Petani kecil semakin berkurang,” ujar penanggung jawab nasional Sensus Pertanian 2013 ini kepada VIVAnews, Kamis 6 November 2014.
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan, saat ini Indonesia mengalami krisis petani. Manajer Advokasi KRKP, Said Abdullah, menyodorkan data berbeda. Menurut dia, pada 2013 jumlah petani Indonesia hanya sekitar 14.248.864 orang. Padahal sepuluh tahun lalu jumlahnya masih sekitar 30.419.582.
Dari jumlah itu, hanya 12 persen yang berusia di bawah 35 tahun. “Yang 12 persen itu lebih banyak di olahan, distribusi, dan marketing bukan di produksi atau lahan,” ujarnya kepada VIVAnews pada Selasa, 4 November 2014.
Said mengatakan, jika pemerintah tak serius menangani masalah ini, Indonesia bisa mengalami krisis petani, karena tak ada regenerasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuding, meluasnya konversi lahan menjadi penyebab utama larinya para petani dari sawahnya. Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya reforma agraria.
Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, tiap hari sekitar lima ribu petani meninggalkan profesinya. Mereka lari ke kota dan terpaksa menjadi kuli, buruh migran atau sektor informal yang lain. Menurut dia, petani meninggalkan pekerjaannya karena pertanian tak lagi menarik. Pertanian tak lagi menguntungkan.
Sementara itu, subsidi kecil dan insentif tidak tepat sasaran. Akibatnya, petani tidak menjadi profesi yang diminati.
Pendapat senada disampaikan Henry Saragih. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) itu mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada lima juta kepala keluarga petani yang tersingki,r karena tak sanggup lagi mengurus pertaniannya.
Ia menilai, kondisi itu terjadi karena lahan yang dimiliki petani semakin menyempit. Selain itu, petani tak mendapat dukungan subsidi yang memadai. Petani juga tak sanggup bersaing dengan impor produk pangan yang begitu besar.
Henry mengatakan, pemerintah keliru membangun strategi pertanian pada periode lalu, karena hanya mendorong ekspor hasil perkebunan kelapa sawit, cokelat, dan karet. Pemerintah dinilai mengabaikan pertanian guna membangun ekonomi nasional dan kebutuhan pangan.
Akibatnya, anak muda termasuk sarjana pertanian tak tertarik menjadi petani. “Karena itulah saudara-saudara kita yang alumni IPB lebih tertarik bekerja di bank daripada mengurus pertanian,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu 5 November 2014.
Tidak adanya perhatian dari pemerintah yang serius mengenai janji revitalisasi pertanian maupun reformasi agraria, menjadikan profesi petani tidak menarik. Rendahnya keuntungan usaha di sektor pertanian menjadi penyebab keengganan anak muda bergelut di sektor pertanian.
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Supriyadi, mengatakan, krisis petani terjadi bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh mancanegara.
"Krisis petani itu sudah internasional, bukan cuma di kita saja," ujarnya berdalih saat ditemui VIVAnews di Kementan, pada Jumat, 7 November 2014.
Ia mengakui, bukan hal mudah membuat generasi muda tertarik menjadi petani. "Kan kita tidak dapat memaksa orang untuk menjadi petani," ujarnya membela diri.
Dia menjelaskan, banyaknya petani yang beralih ke sektor perkebunan menjadi salah satu penyebab berkurangnya petani lahan atau petani yang menanam tanaman pangan. Sebab, pendapatan dari hasil berkebun lebih besar dari pendapatan hasil bertani.
"Sekarang saja, kalau nyangkul dari pagi sampai sore paling dapat sekitar Rp40.000-50.000. Mereka (petani) lebih memilih berkebun seperti kelapa sawit dan sebagainya karena pendapatannya lebih besar," ujarnya.
Ia mengklaim, selama ini pemerintah sudah memperhatikan petani seperti memberi subsidi pupuk dan benih atau bantuan sosial lain. Namun, ia mengakui program itu tidak efektif terkait dengan pendistribusian yang rawan dengan kebocoran atau penyalahgunaan.
"Jadi menurut saya, beli saja beras dari petani kita dengan harga mahal, lalu dijual murah kepada masyarakat agar petani kita ada semangat menanam. Sebab krisis petani pasti berdampak pada kecukupan pangan," tuturnya.
Ancaman Krisis Pangan
Berdasarkan catatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), sekitar satu miliar orang terancam kelaparan. Di sejumlah negara maju, dua hingga empat persen penduduknya mampu memproduksi makanan untuk seluruh warga, bahkan mengekspornya.
