Sumber :
- VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka
Kemendag juga berjanji akan memproteksi produk pertanian lokal dari produk pertanian impor. Salah satunya dengan menetapkan harga referensi untuk produk hortikultura. "Pengendalian impor melalui penetapan harga referensi produk hortikultura," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel kepada VIVAnews lewat surat elektronik pada Jumat 7 November 2014.
Produk hortikultura yang akan dikenai harga referensi adalah cabai merah besar/keriting sebesar Rp26.300 per kilogram, cabai rawit merah Rp28.000 per kg, dan bawang merah Rp25.700 per kg. Kalau harga di bawah harga referensi, keran impor akan ditutup.
Sebaliknya, kalau harga bahan pangan itu di atas harga referensi, produk pertanian impor akan dibuka untuk menekan tingginya harga pangan. Pemerintah juga membatasi pintu masuk impor.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan bea masuk produk impor pertanian rata-rata 5 persen. Tarif tertingginya berkisar 10-15 persen. Kemendag mengakui, ada produk pertanian yang sebenarnya diproduksi di dalam negeri, diimpor pemerintah, misalnya beras, jagung, dan cabai. Tujuannya, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sementara itu, SPI menagih Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik pertanahan. Menurut Henry, Jokowi berjanji akan mendistribusikan tanah 9,6 juta hektare untuk 4,5 juta kepala keluarga petani. Itu harus dilakukan untuk membangun kedaulatan pangan.
Selain ketersediaan lahan, SPI juga mendesak agar Jokowi menyediakan pupuk dan mendirikan bank petani. SPI juga meminta ada pembatasan impor pangan. Pemerintah tak boleh impor selagi komoditas itu bisa diproduksi di Indonesia.
“Jika reforma agraria dijalankan, tanah diberikan kepada petani, bank petani dibangun, penyediaan benih, pupuk, pasar rakyat dikembangkan dan pembatasan terhadap impor pangan dijalankan, kita yakin pertanian akan menjadi daya tarik,” ujarnya.
Sementara itu, KRKP meminta agar pemerintah menjadikan pertanian lebih menguntungkan. Untuk itu, pemerintah harus membatasi konversi lahan dan memprioritaskan lahan subur untuk pertanian.
Selain itu, harus ada insentif bagi petani. Pemerintah harus memastikan orang yang akan menjadi petani memiliki lahan. Karena, sebenarnya banyak yang ingin menjadi petani, namun tak memiliki lahan. Selain itu, pemerintah harus memberi dukungan teknologi yang ramah untuk anak muda.
Halaman Selanjutnya
