- REUTERS/Beawiharta
Ganti menteri
Yamin tak memungkiri jika ada penilaian menteri atau anggota Kabinet Kerja yang tak maksimal bekerja meski berasal dari partai pengusung. Dia berharap Jokowi tak ragu menggantinya dengan orang yang lebih siap bekerja untuk rakyat. Kalau dipertahankan, para pembantu Presiden itu hanya akan membebani pemerintahan.
Seknas Jokowi, katanya, mendukung sepenuhnya apabila Presiden hendak mengganti para bawahan yang tidak kompeten dan tidak menjalankan program Nawacita. "Kami berpandangan, pembantu (anggota Kabinet Kerja) Presiden seharusnya meringankan beban Presiden, bukan malah menambah beban Presiden."
Sebagaimana disampaikan Melli Darsa, ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, langkah Jokowi membentuk tim independen untuk menyelesaikan polemik KPK dan Polri, justru menunjukkan lemahnya kekuatan Presiden. Seharusnya Presiden memanfaatkan Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung.
"Ini membuktikan bahwa memang Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung yang telah ditunjuk Presiden tidak mampu menjadi pembantunya,” katanya. Menurutnya, kalau banyak pihak terlibat, justru berpotensi memperlambat penyelesaian. Jika Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung dapat bekerja nonpartisan dan efektif, Presiden pasti lebih mantap membuat keputusan dan tidak merasa perlu membentuk tim independen.
Riak-riak kecil penilaian buruk kinerja Jokowi justru muncul dari internal PDIP. Politikus partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, Effendi Simbolon, melontarkan berbagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia bahkan menilai pemerintahan Jokowi memiliki banyak celah untuk dimakzulkan.
Tapi suara sumbang Effendi dinilai para relawan pendukung Jokowi sebagai reaksi kecewa karena tak kebagian jatah jabatan di Kabinet Kerja. Dia juga dianggap berupaya mengadu domba rakyat pendukung Jokowi dengan partai politik, padahal simpatisan Jokowi terdiri dari lintas partai dan golongan.
Upaya itu akan sia-sia, bahkan bisa saja keadaannya justru berbalik. “Membenturkan Jokowi dengan partai, bisa fatal, rakyat kehilangan simpati,” kata Sihol Manullang, ketua umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2015.
Sihol menyarankan orang seperti Effendi lebih bijak memberi masukan ketimbang mengancam atau secara tidak langsung menginspirasi pihak lain untuk melengserkan Jokowi. "Enggak usahlah pakai serang Jokowi, mending kasih masukan," ujarnya.
Dia juga menyarankan para anggota Kabinet tak menjauhkan Jokowi dengan rakyat melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Penyertaan modal pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara BUMN, menurutnya, perlu dikaji ulang karena rencana bisnis mereka asal jadi alias bukan untuk menyukseskan program pembangunan. (umi)
