- Robert Gilhooly
Program itu sempat mendapatkan kendala. Tidak hanya karena volume sampah yang semakin lama semakin menumpuk tapi juga karena pengelolaan sampah dikerjakan oleh perusahaan swasta yang ingin mendapatkan keuntungan dari TPS.
Akibatnya, pemerintah kota Buenos Aires mengandalkan campur tangan para pemulung yang mampu memilah sampah. Pemerintah menggalakkan dan memperjakan para pemulung ini untuk memilah sampah dan menjualnya ke perusahaan daur ulang dengan harga bersahabat.
Menurut City Scope, ada sekitar 5.000 pemulung yang dikerahkan pemkot Buenos Aires untuk bekerja digudang melakukan pemilahan. Meski banyak kendala, kota ini yakin bisa memenuhi target zero waste di 2020 nanti.
Cara Jepang
Di Asia, Tokyo menjadi contoh ideal. Mirip Jakarta, ibu kota Jepang itu memiliki populasi sekitar 13 juta jiwa.
Berkat adanya pengelolaan sampah, penurunan volume sampah yang masuk TPS mencapai 35 persen dari volume sampah yang masuk TPS Tokyo.
Namun, karena pengelolaan sampah telah dilakukan sejak lama maka mereka tidak lagi direpotkan dengan masalah tersebut. Pada 2010 data pemerintah kota setempat menunjukkan adanya penurunan sampah yang masuk TPS, hanya mencapai 1,6 juta ton, atau turun 35 persen dari volume sampah yang masuk TPS Tokyo.
Semua ini berkat adanya pengelolaan Gomi, atau sampah, dengan cara dipilah yang telah menjadi kebiasaan warga Jepang. Bahkan pada 2003, sebuah desa di sebelah Barat Jepang, bernama Kamikatsu, menjadi desa percontohan untuk program zero waste dengan target sampai 2020.
Desa dengan penduduk 2.000 orang ini menerapkan pemilahan sampah sampai 34 kategori sebelum akhirnya diberikan ke tempat daur ulang. Sampai saat ini, metode ini diterapkan di Tokyo.
Tempat sampah di sudut fasilitas publik tidak hanya dua melainkan empat sampai lima.
Tidak heran jika di beberapa sudut fasilitas publik terlihat banyak tempat sampah, tidak hanya dua melainkan empat sampai lima. Pemerintah juga memberikan subsidi berupa perangkat pengompos sampah untuk di rumah warga dan gedung perkantoran, selain juga kewajiban warganya untuk melakukan reuse, reduce dan recycle.
Ini tercantum dalam UU Daur Ulang yang diberlakukan sejak 1991. Pada dasarnya pemerintah kota menginginkan institusi komersial, baik toko maupun perusahaan, untuk mengurus pembuangan sampah mereka sendiri.
