SOROT 378

Bank Syariah, Antara Label dan Praktik

Sabtu, 9 Januari 2016 - 04:36 WIB

Oleh :

Arinto Tri Wibowo,

Bank Muamalat

Sumber :

atestate.org

Belum Syar'i?

Baca Juga

Bisnis Sesuai Prinsip Syariah Versi Ilham Habibie

Namun, terlepas dari klaim pertumbuhan maupun layanan produk yang ditawarkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sempat "mempertanyakan" label syariah pada perbankan syariah.

Bahkan, PBNU sempat meninjau ulang konsep serta praktik perbankan yang dioperasikan oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Transaksi yang dijalankan bank dan jasa keuangan yang mendompleng kata “syariah” dinilai bergeser jauh dari fiqih muamalah.

Dikutip dari situs nu.or.id, isu ini mengemuka saat Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah Muktamar NU membahasnya di Jakarta pada April lalu. Saat itu, dibahas sikap NU menghadapi pasar bebas negara ASEAN per akhir Desember 2015.

Salah seorang anggota komisi ini, Abdul Jalil menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional secara substansi tidak jauh berbeda.

“Kalau perbedaan syar’i dan non-sya’ri itu diukur hanya dari akadnya, ini namanya simplifikasi. Selisih bagi hasil bank syariah dan bunga bank konvensional antara keduanya, tipis. Kalau yang satu disebut ‘bunga’ dan yang lain ‘bagi hasil’, terlalu sederhana,” kata Jalil.

Ia juga mempersoalkan masalah akad. Termasuk akad al-ijaroh almuntahiyah bit tamlik. "Apa bedanya dengan leasing pada bank konvensional?” ujar Jalil.

Jalil menjelaskan, jika bank syariah sebagai sebuah nama, dia mempersilakan. Tetapi, dia tidak sependapat kalau bank syariah itu dibilang “syar’i” hanya karena akad dan pelayanannya yang menggunakan atribut keislaman.

Anggota komisi lainnya, Syafiq Hasyim, menambahkan, bank-bank syariah itu menjalankan syariah hanya di awal, yaitu saat akad. Selebihnya, bank syariah itu juga menjalankan transaksi ribawi karena mengikut pada bank konvensional.

“Mereka nyatanya tidak bisa lepas dari praktik riba. Uang yang terkumpul juga digunakan dalam transaksi non syariah," tuturnya.

Menurut dia, bank-bank syariah pun tetap menempatkan uangnya di bank sentral yang juga beroperasi secara konvensional. Artinya, dia menambahkan, problem yang tidak bisa diselesaikan bank syariah hingga kini ialah riba.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prospek Cerah?

Meski masih ada pekerjaan rumah untuk menciptakan industri keuangan yang syar'i itu, perjuangan perbankan syariah untuk dapat menyamakan posisi dengan bank konvensional juga bukan perkara mudah.

Halaman Selanjutnya

Menurut John Kosasih, pangsa pasar keuangan syariah belum mencapai lima persen dibandingkan perbankan konvensional. Namun, pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan perbankan konvensional. "Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang semakin tinggi dan bahwa perbankan syariah semakin diterima masyarakat," kata dia. Ia mengatakan, kondisi itu terjadi karena dukungan dari regulator, baik OJK maupun Bank Indonesia yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan agar perbankan syariah semakin dikenal dan populer di masyarakat Indonesia."Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada perbankan syariah. Terbukti dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V, di mana di dalamnya mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah," ujar dia.Oman Sukmana berharap, pemerintah mendukung dengan aturan-aturan dan regulasi yang memudahkan bank syariah dapat berkembang dan memperluas jaringannya.Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Malaysia, perbandingan pertumbuhan industri keuangan syariah di Malaysia dengan Indonesia masih sangat jauh. Di Malaysia dengan penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia, namun dapat menjaring pangsa pasar 20 persen."Market (Indonesia) nggak pernah lepas dari data lima persen, malah turun terus. Selama 24 tahun, kami nggak bisa lepas dari data trap itu, dibanding di Malaysia yang di atas 20 persen," kata dia. Menurut Oman, dukungan pemerintah Malaysia sangat maksimal. Salah satunya melalui regulasi, yakni 10 persen dana di bank konvensional harus dilarikan ke bank syariah."Di kita juga dipikirkan seperti merger. Menjadi lebih besar, tapi kan secara market share nggak berubah. Ada yang usul satu bank BUMN yang sudah besar disyariahkan. Tapi, kan itu tidak mudah, butuh political will (kebijakan politik)," ujarnya. Dukungan terhadap keuangan syariah juga ditujukan Presiden Joko Widodo. Jokowi akhirnya menyetujui pembentukan Komite Keuangan Syariah Nasional. Komite ini langsung di bawah pengawasan Presiden."Keputusan yang sudah dibikin tinggal di-follow up lagi, yaitu Presiden setuju kami membentuk Komite Keuangan Syariah Nasional yang akan langsung di bawah Presiden," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Januari 2016.Dia menjelaskan, pengembangan keuangan syariah di Indonesia, masih sangat jauh dari potensi yang ada. Apalagi, kalau dibandingkan dengan Malaysia.Adapun, saat ini kontribusi keuangan syariah hanya 4,5 persen. Sementara itu, di Malaysia, sudah mencapai 21 persen.