- ANTARA/M Agung Rajasa
Tercatat dalam perubahan manajemen Perum PPD di era Pande, sistem pengoperasian armada adalah yang paling jitu dilakukan. Setiap armada Perum PPD tidak lagi menggunakan sistem setoran melainkan berubah ke sistem per kilometer. Ini dilakukan mengingat banyaknya kebocoran yang terjadi dengan sistem setoran ketimbang sistem per kilometer. Sistem yang diterapkan Pande ini sejalan dengan langkah Pemerintah DKI Jakarta yang ingin memperlebar jaringan Transjakarta.
Perum PPD mengalami pendarahan keuangan sejak 1991. Kendala utama yang dihadapi BUMN transportasi ini adalah minimnya bantuan pengadaan armada bus oleh pemerintah. Foto: VIVA.co.id/Maryadi
Digandeng Transjakarta
Sejak melakukan pembenahan pada 2015, Perum PPD kembali dipercaya pemerintah untuk mengoperasikan bantuan armada bus dari Kemenhub sebanyak seribu unit. Bantuan itu kemudian menjadi momentum kebangkitan Perum PPD.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, dari seribu unit bus, 600 unit akan dioperasikan di Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong TransJakarta segera menggandeng Perum PPD untuk menambah armadanya.
Pasalnya, di tahun yang sama konsorsium perusahaan penyedia Bus TransJakarta dinyatakan bubar. Sementara, Pemerintah Provinsi DKI membutuhkan banyak armada untuk beroperasi di jalur khusus TransJakarta. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Perum PPD langsung mengambil peluang ini.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Perum PPD masuk ke TransJakarta juga disebabkan oleh bermasalahnya pengoperasian bus PPD TransJabodetabek yang dulu bekerjasama dengan TransJakarta.
Menurut dia, dalam prakteknya bus TransJabodetabek dianggap bermasalah oleh Kemenhub di lapangan, seperti masuk ke dalam jalur busway dengan menarik bayaran tambahan pada penumpang dari halte TransJakarta dan juga dengan seenaknya berhenti di tengah jalan mengangkut penumpang.
Karena itu, Ahok panggilan akrab Basuki akhirnya memanggil Perum PPD untuk menawarkan berberapa tawaran. Salah satunya adalah tetap memberikan rute yang ada. Namun, tidak perlu memikirkan penumpang dan menggunakan tarif per kilometer ditambah PSO dengan tarif per penumpang Rp3.500.Â
Dengan disepakatinya kerja sama tersebut, Ahok berharap keduanya saling memberikan keuntungan atau simbiosis mutualisme. "Agar dia (PPD) tidak berhenti sembarangan lagi ya kita tawarkan aja gabung dengan rute yang sama tapi harga sama dengan TransJakarta, tapi mereka keberatan dan kita tambah dengan PSO," ujar Ahok kepada VIVA.co.id, Kamis, 15 September 2016.
