- ANTARA/M Agung Rajasa
Mantan bos Cipaganti tersebut itu juga menilai, pola seperti ini tentu bisa diterapkan di tempat lain, karena konsep ini memang win-win solution. Di mana Perum PPD yang mendapat bantuan armada, TransJakarta yang membutuhkan, lalu PPD tak bisa operasikan dan TransJakarta punya PSO untuk itu.
Namun pendapat berbeda disampaikan Danang Parikesit. Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini mengatakan, berbagai langkah yang dilakukan Perum PPD harus lebih maksimal untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Dan dalam kaitan kerja sama dengan TransJakarta, Perum PPD tentu harus membuat SBU lain.
Menurut dia, langkah membuat SBU harus dilakukan guna memisahkan layanan baru dengan balance sheet perusahaan yang masih perlu disehatkan. Pemisahan ini ke depannya diharapkan bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bergabung dengan TransJakarta dan tidak membebani masalah yang sudah dialami Perum PPD.
Ia menilai, kerja sama antara TransJakarta dan Perum PPD belum bisa menjadi role model perbaikan bisnis perusahan transportasi yang hampir mati. Danang melihat, kerja sama tersebut belum bisa jadi contoh, sehingga masih butuh model bisnis yang lebih baik lagi. Pasalnya, peran TransJakarta yang menjadi konsolidator masih perlu diuji dan diperbaiki.
(mus)
Kabar Gembira, Kini Kartu Multi Trip KRL Bisa untuk Bus Kota
Harga tiket untuk sekali jalan naik bus PPD dihargai Rp5.000.
