- ANTARA/M Agung Rajasa
Berdasarkan data Perum PPD yang berhasil dihimpun VIVA.co.id, hingga saat ini PPD telah memiliki 680 bus. Dari jumlah itu 400 bus yang juga milik Kemenhub dioperasikan oleh Perum PPD sebagai bus TransJakarta. Bus tersebut diawaki kurang lebih sebanyak 600 orang dan akan terus bertambah hingga semester II 2016.
Sigit mengungkapkan, untuk mendukung pengoperasian bus tersebut Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan public service obligation (PSO) tahun ini yang nilainya Rp1,6 triliun. Dana tersebut tahun depan akan terus ditingkatkan menjadi Rp3,2 triliun untuk memberikan layanan maksimal dan mendukung perpindahan para pengendara kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Ekspansi PPD
Pande mengatakan, selain dipercaya bergabung dengan TransJakarta, PPD juga memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis lainnya, yaitu membentuk beberapa strategy business unit (SBU) seperti pengembangan bus pariwisata atau superlux.
Selain itu, Perum PPD juga memiliki impian besar untuk memiliki bisnis pemeliharaan bus, tak hanya bus milik PPD, melainkan ekspansi kepada kendaran-kendaraan operasional milik Kementerian/Lembaga, sekaligus memanfaatkan aset yang telah dimiliki cukup besar.
"Banyak yang bisa dimanfaatkan oleh Perum PPD yaitu pemanfaatan aset yang dimiliki, bahkan juga bisnis periklanan yang bisa dipasang di 680 bus PPD. Dan dari berbagai macam kegiatan tersebut untuk tahun ini Perum PPD memasang target laba mencapai Rp19,7 miliar," ujarnya.
PT TransJakarta yang sedang kekurangan bus pada 2015 menggandeng PPD untuk menjadi operator TransJakarta di sejumlah koridor busway. Foto: ANTARA/Risky Andrianto
Role Model
Direktur Utama TransJakarta, Budi Kaliwono mengatakan, pola kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan Perum PPD bisa menjadi role model bisnis. Sebab, kedua perusahaan memang saling membutuhkan satu sama lain, di mana PPD memiliki armada dan TransJakarta membutuhkannya.
Selain itu, TransJakarta juga melihat ada peluang yang bisa dimanfaatkan dari kerja sama itu, yakni membantu Perum PPD membiayai seluruh operasional. Sebab, dengan adanya 600 bus tapi tak memiliki pendanaan tentu menyulitkan, terlebih PPD sedang dalam masa pemulihan dari krisis.
"Bayangkan dari 600 bus itu, untuk bayar sopir yang gajinya sekitar lima juta perbulan mereka (PPD) butuh dana Rp3 miliar per bulan, belum lagi solar Rp5 miliar, tentu ini akan memberatkan. Jadi kerja sama ini yang kami pertimbangkan," ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 15 September 2016.
