SOROT 452

Geliat Jalur Kereta Nusantara

Pekerja menyelesaikan penggantian bantalan rel kereta api di jembatan Kleringan, Kota Baru, DI Yogyakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Caranya, pemda harus membantu pemerintah pusat dalam hal pembebasan lahan, bukan malah ikut memanasi warga dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik lokal. Pemda harusnya membantu pusat agar investor masuk ke daerah.

img_title Meriahkan HUT ke-75 RI, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api

"Ini penting karena pembangunan jalur kereta api membutuhkan biaya yang besar. Sehingga membutuhkan pihak swasta agar mau berinvetasi," kata Djoko.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro memberikan catatan terkait pengembangan jalur kereta, termasuk mereaktifasi jalur-jalur lama. Menurut dia, Belanda meninggalkan jalur-jalur lama kereta yang sudah tidak aktif lagi yang terbentang di Jawa, Sumatera dan Madura sepanjang 6.800 km.

img_title PT KAI Tambah 5 Kereta dari Gambir dan Pasar Senen, Cek Jadwalnya

Maka, pola pengembangannya pun harus terintegrasi dan memiliki prospek ekonomi yang tinggi. Dengan anggaran Ditjen Perkeretaapian sekitar Rp18 triliun, diharapkan pembangunan jalur kereta dari semula single track menjadi double track segera dilaksanakan.

"Jadi kita harap dengan jalur ganda, pemindahan barang dan orang lebih cepat khususnya di Jawa dan Sumatera," kata Nizar Zahro kepada VIVA.co.id, Kamis, 8 Juni 2017.

img_title INFOGRAFIK: Penumpang Kereta Jarak Jauh, Simak Aturan Ini

Sementara itu, untuk pembangunan jalur ganda di Jawa dan jalur baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, DPR kata Nizar, belum mendapatkan laporan dari pemerintah terkait perkembangan proyeknya, sudah siap atau belum?

Setahu dia, di Sulawesi, lahan yang sudah siap dibangun mencapai 70 persen, tapi untuk pembangunannya masih terkendala teknis. "Memang untuk mengurangi disparitas di Jawa, disarankan membuat jalur baru di Sulawesi, Papua dan lainnya," terang politikus Gerindra ini.

Secara umum, Nizar menilai kinerja pemerintah dalam pengembangan jalur kereta api kurang maksimal. Terlebih, dari RPJMN yang dipaparkan Kemenhub ada pilihan kalau pemerintah ingin pembangunan jalur ganda di Jawa selesai tahun 2020, dan reaktifasi jalur kereta sisa Belanda.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di Indonesia stagnan. Kita sudah lepas dari Belanda sekitar 72 tahun. Kemajuannya hanya bisa nambah jalur ganda hanya sebagian. Jadi pemerintah sangat terlambat sekali pembangunan jalur kereta," paparnya.

Menurut dia, pembangunan jalur kereta seharusnya menjadi prioritas setiap tahun. Ini penting untuk mengimbangi jumlah penduduk dan jumlah pertumbuhan ekonomi. Apalagi, banyak jalur yang belum direaktifasi dan aset-aset yang ada makin menyusut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut