Korupsi (Belum) Mati

"Mari kita lihat Indonesia. Indonesia yang dulu paling buncit, paling bawah, hari ini kita saksikan sudah 37," tuturnya.

Baca Juga

KPK: Guru Terima Hadiah saat Kenaikan Kelas Termasuk Gratifikasi, Bukan Rezeki

"Jadi kalau kita lihat di ASEAN, tinggal dua negara yang di atas kita, yaitu Singapura yang terlalu jauh, pasti perlu waktu lama kita kejar. Kemudian, Malaysia yang tak meningkat malah turun, Filipina kita salip, Thailand kita salip. Bahkan Vietnam masih di 33," kata Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

Agus menegaskan, tugas pemberantasan korupsi bukan semata oleh KPK, tapi semua elemen bangsa bertanggung jawab melenyapkan korupsi dari Bumi Pertiwi. Dengan survei CPI, Indonesia yang naik di angka 37, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan.

Baca Juga

KPK Sebut Pendidikan Antikorupsi Akan jadi Mata Kuliah Wajib di Kampus

"Itu kerja kita semua mencoba perbaiki bangsa ini. Walau akselerasinya tak secepat yang kita inginkan. Saya harapkan bergandengan tangan dengan semua usaha dan kerja kita," terang Agus.

Efek Jera

Baca Juga

Berpihak pada Budaya Permisif atau Anti terhadap Korupsi?

Tak dipungkiri, mengguritanya praktik korupsi di Tanah Air dinilai karena hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tidak memberikan efek jera. Dari kacamata sosial, koruptor masih mendapatkan tempat 'terhormat' di masyarakat. 

Tak sedikit, mantan terpidana korupsi justru bisa terpilih lagi dalam suatu proses politik.

"Efek jera mungkin efektif jika ada perampasan aset serta menyeret pihak-pihak yang ikut menikmati hasil korupsi," kata Kordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, Kamis, 7 Desember 2017.

Febri mengatakan, korupsi sebenarnya berakar di politik. Hingga saat ini pun, sumber masalah itu dia nilai belum bisa diubah oleh penegak hukum, baik melalui pencegahan maupun efek jera penindakannya.

Menurut dia, oligarki elite menguasai pengelolaan negara dengan mengarahkan sumber daya negara pada kelompok bisnis dan politiknya. 

"Salah satu pilar oligarki elite mendapat kekuasaan adalah melalui elektoral. Mereka menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menguasai parlemen dan jabatan strategis di pemerintahan," ujarnya. 

Aspek elektoral juga dinilai bermasalah. Pemilih yang notabene korban korupsi tetap memilih partai politik dan caleg atau kandidat kepala daerah yang korup. Hal ini yang dianggap Febri kurang mendapat perhatian dalam strategi pencegahan korupsi. 

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, dia melanjutkan, biaya politik yang mahal dalam proses elektoral, birokrasi yang masih korup, sektor bisnis yang masih terbiasa mendapatkan keuntungan dan keistimewaan dari pengelolaan keuangan negara atau sumber daya negara lainnya, turut menyuburkan praktik korupsi.