Korupsi (Belum) Mati

Sayang, belum sempat wacana Densus Antikorupsi itu direalisasikan, keburu ditolak Presiden Joko Widodo."Ya, Bapak Presiden sudah meminta menunda dulu. tentu kami hormati," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017. 

Baca Juga

Cegah Kasus Dadan Cs Berulang, DPR Dorong Pimpinan BGN Bangun Sistem MBG Antikorupsi

Kendati demikian, Polri tetap menyinergikan upaya pemberantasan korupsi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk KPK. Salah satunya melalui Tim Saber Pungli yang sempat menjadi gugus tugas Nawacita Presiden Jokowi, yang diklaim Martinus, berjalan cukup efektif dalam menekan praktik pungli dalam pelayanan publik.

Meski nilai penindakannya tak sebesar Tipikor, tapi Martinus menegaskan Tim Saber Pungli ini langsung pada aspek pelayanan publik. Tak hanya itu, tim juga bekerja dalam pencegahan dengan membenahi sistem dan menyederhanakan rantai birokrasi pelayanan publik. 

Baca Juga

Ketua KPK Curhat Penindakan Korupsi Mahal, Makanan-Baju Koruptor Diurus Negara

"Misalnya yang saya bilang, loket 4 disederhanakan jadi 1 atau 2. Tidak bertemu langsung. Itu sistem kan," terang Martinus.

Baca Juga

Wamendagri: Korupsi Itu Penyakit Karakter, Obatnya Bukan Cuma Jeruji Besi!

Kabag Penum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. (VIVA/Dian Tami)

Kuncinya, kata Martinus, pemberantasan korupsi dengan pencegahan melalui pembenahan sistem, sosialisasi, dan menyimulasikan siapa, serta kenapa orang bisa disebut menerima suap atau korupsi. Di samping itu, upaya penindakan harus tetap dilakukan dengan tegas agar menimbulkan efek jera.

"Efek jera itu penting. Hukuman itu harus tegas. Jadi membuat orang takut korupsi. Kalau ditindak yang ditindak tegas," kata dia.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman mengklaim ada peningkatan dalam pengusutan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 2017. Sepanjang Januari-November 2017, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi yang dituntaskan kejaksaan, yakni sebanyak 1.552 perkara yang sudah dieksekusi. 

Sementara itu, penyelamatan keuangan negara Rp977,27 miliar. Eksekusi uang pengganti yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp203,4 miliar dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bidang pidana khusus Rp293,18 miliar.

Meskipun Kejagung sudah banyak melakukan penindakan, tetap saja kasus korupsi masih marak terjadi. "Itu situasi yang sedang kami hadapi. Oleh karena itu, dalam memberantas tindak pidana korupsi, metodenya tidak hanya penindakan. Dikembangkan metode pencegahan," ujar Adi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 8 Desember 2017.

Halaman Selanjutnya

Fungsi pencegahan juga tengah dilakukan Kejaksaan dengan membentuk lembaga Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Juli 2015. Tim ini akan mengawal pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, membimbing baik dari aspek anggaran hingga pelaksanaan agar tepat sasaran.