'Keraton Abal-abal Mengganggu dan Merusak Tatanan'
- Dok. Pribadi
Menurut Anda apa yang mesti dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan baru ini?
Kami harapkan harus segera ada tindakan dan perhatian dari pemerintah untuk meluruskan sejarahÂ
Kenapa?
Karena kalau tidak seperti itu apa yang terjadi hari ini akan dianggap oleh generasi muda dan generasi yang akan datang bahwa seolah-olah apa yang terjadi hari ini betul. Karena ini kan ditonton oleh bangsa Indonesia, oleh kaum milenial dan lain sebagainya.
Artinya keberadaan kerajaan-kerajaan ini mengganggu?
Oh ya, ini sangat mengganggu kita. Karena ini kan seperti dagelan. Dan ini dapat berpengaruh kepada keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan yang (secara historis) sejak dulu ada.
Bagaimana dengan kondisi kerajaan atau keraton yang memang sejak dulu ada?
Keraton yang ada di dalam struktur ketatanegaraan kita adalah Keraton Yogyakarta dan Paku Alam. Sedangkan kita atau yang lainnya hanya menjadi cagar budaya.Â
Tapi, eksistensinya masih ada kan?
Alhamdulillah masih berjalan meski survival. Ada yang melaksanakan tradisi dengan baik, kemudian ada yang dibantu oleh pemerintah. Ada juga yang mandiri dan ada juga yang kondisinya memprihatinkan.Â
Bagaimana perhatian pemerintah daerah?
Ada beberapa pemerintah daerah yang tidak peduli. Ada juga pemerintah daerah yang masih peduli. Tapi, kita tidak tergantung dengan itu semua. Artinya walaupun dan apapun yang terjadi, kita harus terus melaksanakan amanat yang ada di keraton ini. Menjalankan adat, tradisi, budaya, melestarikan kesenian, dan lain sebagainya. Karena ini sudah jadi amanah buat kita untuk tetap memelihara bangunan, memelihara cagar budaya, dan lain sebagainya.
Berapa jumlah kerajaan atau keraton yang ada saat ini?
Kalau anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ini kurang lebih ada 200. Ada sebagai lembaga adat, ada perhimpunan keluarga atau keturunan, kemudian juga ada keratonnya sendiri, ada juga yang masih utuh keratonnya, lengkap.
Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN, Sultan Sepuh XIV, Arief NatadiningratÂ
Apa benar kerajaan atau keraton tersebut tak memiliki otoritas apapun terkait politik dan ekonomi?
Ya. Jadi sejak negara kesatuan republik Indonesia ini lahir kita memang sudah tidak memegang politik dan kekuasaan lagi. Bahkan, beberapa aset-aset yang kita miliki dengan lahirnya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 itu semua aset-aset diambil negara dan pemerintah. Sehingga keraton-keraton ini survival. Jadi kita harus menggali sendiri sumber-sumber ekonomi untuk menjalankan ekonominya.
