KPK Kemungkinan Akan Panggil Hatta Rajasa
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Menko Perekonomian itu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi hibah kereta listrik eks Jepang.
"Bisa saja jika keterangannya diperlukan dalam pengembangan kasus ini," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 7 Januari 2010.
Pengadaan kereta dengan nilai Rp 48 miliar ini dilakukan pada 2006-2007. Saat itu, Menteri Perhubungan dijabat Hatta Rajasa. KPK tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Hatta Rajasa.
Hibah tersebut bermula ketika Jepang tidak lagi menggunakan kereta listrik sejak tahun 1998-1999. Kebijakan itu berlaku karena Jepang memberlakukan Undang-undang Lingkungan Hidup yang melarang penggunaan refrigent freon pada Air Conditioner (AC) di kendaraan umum.
Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sistem transportasi kereta rel listrik (KRL) yang sama dengan Jepang. Tahun 2004, melalui PT Kereta Api pemerintah membeli 16 unit KRL kepada Itocu Corporation Japan dengan harga 8 Juta Yen per unit KRL seri 103. Biaya tersebut termasuk angkut dan transaksi. Tahun 2005 PT KA kembali membeli 16 unit KRL seri 8000 pada Tokyu Corporation dengan harga yang sama.
Namun, 30 November 2006, ditandatangani kontrak pengangkutan 60 unit kereta tipe 5000 milik Tokyo Metro dan tipe 1000 milik Toyo Rapid hibah eks Jepang itu antara Satuan Kerja Pengembangan Sarana Kereta Api dengan Sumitomo Corporation. Kontrak tersebut menyebutkan nilai per unitnya mencapai 9,9 yen termasuk biaya angkut dan asuransinya.
Dua tipe itu merupakan tipe yang generasi 1 dan 5 yang tergolong tua. Indonesia Corruption Watch menduga ada kerugian negara mencapai 570 juta yen.
Dian Sastrowardoyo Ungkap Manfaat Luar Biasa Pendidikan Vokasi
Aktris Dian Sastrowardoyo selaku Founder Yayasan Dian Sastrowardoyo mengungkap pentingnya pendidikan vokasi, yang dapat membekali peserta didik sesuai dengan bidang kerja
