Kejagung Tunda Periksa Agum Gumelar soal Penipuan Pajak

- Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Agum Gumelar. Pemeriksaan terhadap Agum sedianya dilakukan hari ini terkait kasus korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 (Smartfren).

"Kami telah menerima permohonannya (penundaan)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.

Mantan menteri perhubungan tersebut merupakan komisaris independen di PT Mobile 8. Kasus korupsi restitusi pajak tersebut bergulir di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya pada tahun 2012.

Penundaan pemeriksaan Agum dilakukan karena yang bersangkutan sudah mengirimkan surat permohonan agar pemeriksaan bisa dijadwalkan ulang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejagung telah meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Sementara tindak pidana korupsi pengajuan restitusi pajak (penggantian pajak) PT Mobile 8 Telecom diduga dilakukan agar perusahaan tersebut bisa malantai di bursa Jakarta.

 

Dugaan korupsi ini diketahui setelah tim penyidik mengulik keterangan dari salah satu direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi yang diketahui bertransaksi dengan PT. Mobile 8 Telecom. Nilai transaksi PT. DJaya Nusantara Komunikasi dan PT Mobile 8 pada periode 2007-2009 ‎lalu dicatat senilai Rp 80 miliar.

Agum Gumelar selama ini tak hanya dikenal dalam bidang olahraga namun juga politik. Tiga kali menjadi menteri perhubungan, Agum juga sempat menjadi menteri koordinator politik dan sosial keamanan pada tahun 2001. Agum dengan latar belakang militer mulai terjun ke politik pada tahun 1999. Sementara pada tahun 2004, Agum pula sempat menjadi calon wakil presiden mendampingi calon Wakil Presiden Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).