- ANTARA
VIVA – Pamor Amerika Serikat sebagai negara adidaya tampaknya membuat beberapa personil tentara mereka bisa keluar masuk ke negara lain. Hal ini terlihat dari masih bisa bebasnya beberapa peronil tentara AS keluar masuk ke negara Jepang. Hal ini menjadi sorotan setelah ditemukan kasus kematian gara-gara COVID-19 yang meningkat drastis di Negeri Sakura tersebut.
Pemerintah Jepang sebenarnya mengeluarkan larangan perjalanan dari dan ke negaranya setelah kembali banyak ditemukan kasus orang terpapar COVID-19. Bahkan pada Kamis 2 April 2020, sebanyak 277 kasus positif Corona COVID-19 ditemukan di Jepang. Total hingga Jumt pagi tadi, di Jepang ditemukan sebanyak 2.617 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 63 orang.
Kontan fakta mengenai jumlah kasus baru di Jepang ini langsung menjadi sorotan. Salah satunya terkait masih leluasanya beberapa personil militer Amerika Serikat keluar masuk ke Jepang dengan berkedok dokumen sakti yang dikeluarkan lewat kesepakatan antar kedua negara. Bahkan kemudahan yang diberikan pemerintah Jepang.
"Saat pemerintah Jepang telah melarang wisatawan dari beberapa negara, mereka masih mengizinkan personil-personil SOFA (status of forces agreement) untuk terbang ke Jepang," seperti dilansir Kyodo News.
Sebenarnya pemerintah Jepang juga sudah membuat prosedur bagi para anggota SOFA yang masuk ke Jepang. Termasuk diantaranya kewajiban untuk mengikuti karantina selama 14 hari. Namun faktanya, beberapa personil tentara AS justru mendapat keistimewaan dari pemerintah Jepang. Termasuk kemudahan dari staf bea cukai dan imigrasi Jepang sendiri.
"Ini akan memungkinkan perjalanan mereka tanpa gangguan ke tujuan akhir mereka," situs web menyatakan.
Jepang dan Amerika Serikat memang dikenal sangat akrab terutama terkait dengan kerja sama militer. Beberapa personil militer Paman Sam mengisi beberapa pangkalan militer seperti Pangkalan Udara Misawa, Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni, dan Pangkalan Angkatan Laut Sasebo.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
