- Pen. Pushidrosal TNI AL
VIVA – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) hari ini telah menerbitkan Peta Khusus Bawah Laut untuk mendukung efektivitas Tata Ruang Lingkungan Laut di wilayah perairan Indonesia.
Komandan Pushidrosal Laksdya TNI Agung Prasetiawan menyatakan, penerbitan Peta pipa dan kabel bawah laut itu dilakukan untuk menciptakan keamanan pelayaran di alur laut Indonesia.
"Adanya beberapa insiden kerusakan pipa dan kabel bawah laut di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian yang cukup luas tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga lingkungan dan bahkan korban jiwa sehingga perlu dilaksanakan penataan dan penertiban pemasangan pipa dan atau kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia," kata Danpushidrosal Laksdya TNI Agung Prasetiawan dalam keterangan resminya, Kamis, 11 Nopember 2021.
Dia menambahkan, peluncuran peta tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait dengan tujuan agar tercapainya kesamaan pandangan dan visi dalam penataan pipa dan atau kabel bawah laut dalam rangka penyelesaian hal-hal yang timbul dengan diberlakukannya Keputusan Menteri KKP Nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang menjadi pedoman.
“Penegakkan hukum terhadap pelanggaran proses penertiban jalur pipa dan atau kabel bawah laut wajib ditegakkan agar dapat mempercepat proses pengorganisasian pemasangan pipa dan atau kabel sesuai peruntukannya," ujarnya.
Lebih jauh lagi, Danpushidrosal sebagai Indonesian Chief Hydrographer menjelaskan, bahwa Pushidrosal telah membuat peta khusus untuk jalur pipa dan atau kabel bawah laut sebagai implementasi Kepmen KP Nomor 14/2021, serta mengirimkan Technical Officer untuk memandu proses pemasangan pipa dan atau kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia, untuk menghindari tumpang tindih dan akan dipetakan dalam peta laut yang sesuai dengan standar International Hydrographic Organization (IHO).
Penerbitan Peta Bawah Laut itu turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, diantaranya adalah perwakilan dari Kemenko Marves, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, Badan Informasi Geospasial, SKK Migas, PT PLN, PT Gas Negara, PT Telkom, Asosiasi Kabel Laut Seluruh Indonesia, serta Mabes TNI Angkatan Laut.
Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara
Roadmap repatriasi hak militer Sumber daya pertahanan negara.
