- VIVAnews / Reza Fajri
VIVA – Rencana pergantian mobil dinas Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinetnya menuai pro dan kontra. Pergantian itu ditengarai karena mobil dinas kerap mogok.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir, mengakui mobil dinasnya pernah mogok. Meskipun menurutnya tidak terjadi masalah yang sangat serius.
"Selama pengalaman saya menggunakan mobil dinas selama 5 tahun, ya pernah mogok. Tapi relatif tidak masalah lah. Tidak signifikan," kata Nasir saat ditemui di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 24 Agustus 2019.
Nasir menilai mobil dinasnya memang perlu saja diganti. Hal itu karena menurutnya mobil dinas saat ini kurang ekonomis dan telah dipakai selama 9 tahun terakhir ini.
"Kalau itu akan diganti, menurut saya mobil itu layak secara operasional kalau umurnya 5 tahun. Dan ini mobil sudah 9 tahun. Kalau menurut saya secara ekonomis sudah tidak ekonomis lagi," ungkap dia.
"Kalau ditanya, masih bisa digunakan, ya memang masih bisa. Tapi sudah enggak ekonomis," tambahnya.
Menurutnya yang paling bagus memang mengganti mobil saat ini dengan mobil listrik. Namun, dia mengakui saat ini biaya mobil listrik masih sangat mahal dan penunjangnya kurang.
"Jauh lebih bagus. Kita lompatannya ke arah sana. Kita ada beberapa mobil listrik tapi harganya masih sangat mahal. Ekosistemnya belum jadi di Indonesia. Sedang disiapkan," kata Nasir.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan penggantian mobil menteri juga dianggap penting lantaran sering mogok. Maka tak jarang, menurutnya, jika melihat mobil dinas menteri Kabinet Kerja, kerap berbeda-beda.
"Ya, wajar lah menteri juga Toyota Crown berapa. Saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya panas dan lain-lain," kata Heru, di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.
