Begini Rancangan Transportasi Massal di Ibu Kota Baru

Gerbang Madani di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagian kabupaten ini akan jadi lokasi ibu kota baru RI.
Sumber :
  • Arief Rahman Saan (Ezagren)

VIVA – Kementerian Perhubungan segera merancang pola pembangunan transportasi massal di calon ibu kota baru. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan, segera melakukan kajian bersama guna mendukung moda transportasi massal di ibu kota baru nanti.

Heru Budi Kunker ke Jepang, Harap Proyek MRT East-West Groundbreaking Agustus

"Pak menhub sudah meminta para dirjen bekerja sama melakukan kajian mengenai dukungan apa dari sisi transportasi massal bagi ibu kota baru tersebut," kata Budi di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Budi mengatakan, Kemenhub harus bisa mengedepankan aspek efektivitas dan efisiensi secara menyeluruh, dalam kajian dan rancangan pembangunan serta pengembangan transportasi massal di ibu kota baru itu.

Bus Hino RM 280 ABS Jadi Andalan di Kalimantan Tengah

Misalnya, seperti penetapan satu jalur bagi satu jenis moda transportasi massal, yang bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien sebagai moda transportasi untuk menuju satu lokasi instansi atau lembaga pemerintahan.

Untuk menuju ke lokasi instansi atau lembaga tersebut, para pekerja ataupun pengunjung tidak perlu menggunakan kendaraan lain, karena sudah diakomodasi oleh moda transportasi massal yang bisa melayani mereka secara efektif dan efisien.

Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang

"Nantinya Kemenhub juga akan menerapkan sistem zonasi bagi transportasi umum, untuk mengatur mana yang akan melayani rute menuju kawasan perkantoran atau kawasan lainnya," kata Budi.

Tak hanya itu, lanjut Budi, nantinya rute transportasi massal itu akan masuk sampai ke wilayah perumahan atau permukiman warga, guna merangsang mereka untuk memanfaatkan moda transportasi massal.

Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar bisa mengaksesnya secara mudah, aman, dan nyaman, demi meninggalkan kendaraan pribadinya dan mulai beralih ke transportasi massal tersebut.

"Makanya, demi mengembangkan transportasi umum di ibu kota baru nanti, dibutuhkan sistem zonasi yang membagi wilayah perkantoran, bisnis, dan pemukiman, agar tata kotanya lebih teratur," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya