Sumber :
- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews -
Wali Kota Solo, FX Hady Rudyatmo, menilai pemerintah tidak memperhatikan dan tidak membantu pengembangan mobil karya anak bangsa, Esemka. Pemerintah, kata Rudi, lebih getol dan bersemangat mempromosikan mobil murah buatan produsen asing.
"Pemerintah itu bukannya kurang perhatian dengan Esemka, tetapi sama sekali tidak memperhatikannya," tegas Rudy saat diwawancara
VIVAnews
, Jumat, 20 September 2013.
Baca Juga :
Ratusan Alumni Akpol 96 Kumpul Bareng, Ada Apa?
Baca Juga :
Kaget Lihat Besaran Pajak 2 Mobil Ferrari Harvey Moeis yang Disita, Pantas Ada yang Nunggak
"Selama ini kan modal Esemka dari patungan dan koperasi. Esemka ini bisa menjadi mobil karya anak bangsa yang membanggakan jika pemerintah mau mengembangkan," katanya.
Pemerintah berpihak Asing
Meluncurnya sejumlah mobil murah dari luar negeri juga dikritik keras Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Menjamurnya mobil murah itu dinilai hanya akan mempersulit upaya pemerintah DKI menekan kemacetan yang kian menjengkelkan di Jakarta.
Ahok, sapaan Basuki, mengecam pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi mereka ingin mengurangi konsumsi BBM, tapi di sisi lain malah membuka peluang penggunaan BBM lebih banyak dengan mengimpor begitu banyak mobil murah.
Seharusnya, kata dia, jika pemerintah pusat konsisten mendorong masyarakat naik transportasi massal, maka subsidi BBM harus dicabut dan dialihkan untuk angkutan umum.
"Kalau mau
fair
dan seimbang, di Ibukota tidak ada subsidi minyak, kami hanya subsidi bus," kata Ahok.
Menurutnya gagasan pemerintah menyediakan mobil murah agar setiap orang bisa memiliki mobil itu tidak masuk akal. Apalagi, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta untuk bujang hanya Rp2,2 juta. "Mana bisa kalau beli mobil," tanya Ahok. Dia menuding aturan mobil murah cenderung berpihak pada industri otomotif asing.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bahkan melihat kehadiran mobil murah akan mementahkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan nomor ganjil genap dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
"Kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti kalau kami buat kebijakan genap ganjil dan ERP, tapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi. [Baca selengkapnya: ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Selama ini kan modal Esemka dari patungan dan koperasi. Esemka ini bisa menjadi mobil karya anak bangsa yang membanggakan jika pemerintah mau mengembangkan," katanya.