Logo BBC

Pernyataan Kontroversial Prabowo dan Jokowi, Bagian Strategi Pilpres?

Joko Widodo (kanan) dan Prabowo Subianto saat pengambilan nomor urut calon presiden pada September lalu.-Getty Images
Joko Widodo (kanan) dan Prabowo Subianto saat pengambilan nomor urut calon presiden pada September lalu.-Getty Images
Sumber :
  • bbc

Ia memperkirakan narasi yang berkembang di masyarakat tidak akan berubah dari balas-balasan perkataan. Hal lain, kubu Jokowi-Ma`ruf akan terus menggaungkan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam hal infrastruktur. Tapi kemudian ditangkis kubu lawan dengan mengatakan program pembangunan itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Kalau ditanya yang mengatakan keberhasilan Jokowi, dari hasil survei ada 70% yang menyatakan Jokowi kinerjanya baik. Tapi yang milih Jokowi hanya 50%. Nah di situ letak kegalauannya," ungkap Aditya.

"Kegalauan tim Jokowi itu yang dimainkan kubu Prabowo dengan menyambar isu bahwa pemerintah gagal, ekonomi jelek, atau infrastruktur tak berdampak."

Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengatakan, Indonesia bisa punah jika ia dan Sandiga Uno kalah dalam Pemilihan Presiden 2019. Hal itu, disampaikannya dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

"Kira merasakan rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, rakyat ingin pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Karena itu, kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah," ujar Prabowo di hadapan para kader, relawan, dan partai pendukungnya, Senin (17/12).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan pidato itu ditujukan kepada para relawan dan kader partai Gerindra sebagai pemecut semangat memenangkan pasangan tersebut. Dimana pada awal tahun depan, seluruh relawan dan kader bakal door to door menemui pemilih.

Hal lain, pernyataan Indonesia bisa punah itu terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang dianggap Prabowo tak sejalan dengan Undang-Undang 1945.

"Soal punah, itu bicara tentang ekonomi. Misalnya data pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang sangat kecil dan aset negara yang dikuasai oleh segelintar orang," ujar Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia.