Ajudan Bung Karno Tak Sepakat Sang Proklamator Dibilang Mirip Prabowo
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA – Sidarto Danusubroto, ajudan Presiden RI pertama, Soekarno, tak sepakat jika sang proklamator disamakan dengan Prabowo Subianto.
Sebagai orang dekat Bung Karno, sapaan karib Soekarno, Sidarto menyebut sosok yang pernah ia dampingi di masa terakhir hidupnya itu tidak akan tergantikan.
Ia juga melihat, pidato Prabowo yang terlihat berapi-api dan mencoba mirip untuk gaya penampilannya tidak akan sama dengan Bung Karno.
Apalagi dulu dalam sejumlah kesempatan, gaya berpakaian dan mikrofon pidato terbilang mirip dengan Bung Karno pada masanya.
"Bung Karno itu pendiri bangsa. Beda lah," kata Sidarto saat ditemui di Posko Rumah Cemara Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.
Sidarto yang kini berusia 83 tahun, mengingat kembali kebersamaannya dengan Bung Karno. Ketika diasingkan atau menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, Bung Karno tak pernah meninggalkan kebiasaannya melahap baca buku.
"Beliau ini bacaannya ratusan buku. Jadi bagaimana lahirnya pancasila, (pidato) Indonesia Menggugat disampaikan dengan lisan itu karena buku itu adalah sahabatnya dia. Day by day," kata Sidarto.
Oleh karena itu, Sidarto kini sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menegaskan bahwa sangat jauh berbeda jika publik ada yang menyamakan sosok dan gaya Bung Karno dengan Prabowo.
Ia menganggap, mungkin ada segelintir pihak hanya melihat gaya pidato Prabowo hanya dari intonasi seakan mirip dengan Bung Karno.
Bahkan energi Bung Karno, kata politisi Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, ada dalam diri Prabowo.
Sebelumnya hal yang hampir sama dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dengan mengatakan gaya pidato mantan Danjen Kopassus itu mirip Soekarno.
"Saya belum menemukan seorang yang mampu pidato seperti Bung Karno. Aduh jauh sekali, maaf ya," tambah Sidarto. (ren)
'Wassalam' kalau PDIP dan PKS Juga Gabung Koalisi Prabowo, Menurut Peneliti BRIN
Peneliti senior BRIN mengatakan PDIP dan PKS menjadi harapan terakhir menjadi oposisi. Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat.
