- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih belum bisa menyimpulkan lebih jauh soal pamflet publikasi salat Jumat Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Masjid Kauman di Semarang, Jawa Tengah.
"Kan, harus proses dikaji, diklarifikasi," ujar Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta Pusat, Kamis 14 Februari 2019.
Untuk itu, Abham akan berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi Semarang, mengenai hal tersebut. Nantinya, dari Bawaslu sana akan bertindak lebih jauh mengenai permasalahan itu.
"Nanti, kami konfirmasi ke sana, sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman daerah," ujarnya.
Ketua Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman, Hanief Ismail sebelumnya membantah kabar yang menyebutkan bahwa dia menolak capres nomor 02, Prabowo Subianto salat Jumat di masjidnya.
Keberatan takmir masjid, karena penyebaran pamflet dan spanduk tentang agenda salat Jumat Capres nomor 02 itu.
"Yang menjadi keberatan kami, adanya pamflet dan spanduk. Bukan kami menolak pak Prabowo. Jadi, intinya keliru kalau menolak," kata Hanief, saat ditemui di Semarang, Kamis 14 Februari 2019.
Hanief menganggap, kegiatan salat Jumat bersifat ibadah yang harus disterilkan dari kepentingan politik atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pamflet-pamflet maupun spanduk itu menimbulkan kesan bagi masyarakat, seolah kegiatan ibadah di masjid dipolitisasi.
Hanief mengingatkan, bahwa keberatannya ialah unsur politisasinya bukan pada salat Jumatnya. Lagi pula, pengurus masjid tak ingin dikesankan berpihak pada kelompok politik tertentu dan menentang kelompok yang lain.
"Kalimatnya (dalam pamflet), hadirilah salat Jumat bersama Bapak Prabowo. Ini ada unsur apa? Karena, setiap salat Jumat itu, ya kewajiban tanpa ada pengumuman. Kalau ada pengumuman seperti itu, menjadi teguran untuk kami dari masyarakat," kata Rais Syuriah NU Kota Semarang itu. (asp)
