Pileg Dibayangi Pilpres, Caleg: Kami Tenggelam

Sementara PSI, Partai Hanura, hingga PKPI, masih berada di kelompok partai yang tidak lolos ambang batas.

Dengan banyak partai berguguran, konsekuensinya, jutaan suara pemilih akan dianggap hangus dan tidak bisa digunakan untuk penghitungan perolehan kursi DPR RI.

"Pemilu 2014 saja, dengan ambang batas parlemen 3,5%, suara terbuang itu besar. Apalagi pemilu 2019, angka parliamentary threshold 4%, sangat mungkin jumlah suara yang tidak bisa dihitung karena partainya tidak lolos akan naik," kata Titi Anggraini.

`Partai kawin paksa` akibat presidential threshold

Upaya partai politik untuk lolos ambang batas parlemen diprediksi tidak akan sesulit ini jika saja tidak ada presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%.

Akibat aturan yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada Juli 2017 lalu, partai politik hanya dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20% kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014.

"Jika setiap partai diperbolehkan mengusung kadernya terbaiknya menjadi capres, mereka akan bekerja maksimal memenangkan partai sekaligus mempromosikan capres yang mereka usung karena ada ikatan ideologis.

"Berbeda dengan posisi sekarang, partai politik kawin paksa sejak awal karena ada ambang batas 20% kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu 2014. Akhirnya ketika partai dipaksa berkoalisi, mereka diperhadapkan dengan dilema karena harus berkampanye memenangkan partai tapi di satu sisi capres yang dia harus menangkan tidak punya hubungan ideologis dengan partainya," terang Titi.

Pragmatisme partai ini ternyata berdampak langsung terhadap pemilih loyal, semisal PPP.

Sebagaimana ditunjukkan hasil survei Litbang Kompas pada akhir Februari hingga awal Maret 2019, sebanyak 66,7% pemilih loyal PPP yang bakal memilih Jokowi. Adapun 27,8% pemilih loyal PPP condong memilih capres Prabowo Subianto.