- VIVA / Bayu Nugraha
VIVA – Aturan ganjil genap di ruas jalan tol, bakal memperluas jangkauannya. Usai penerapan di sebagian jalan Tol Jakarta-Cikampek, sistem itu akan dipakai di jalan Tol Tangerang menuju Jakarta.
Sosialisasi aturan tersebut dilakukan mulai hari ini, Senin 2 April 2018. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, agar bersiap menghadapi sistem itu. Sosialisasi bakal terus diberikan hingga aturan diterapkan.
Rencananya, kebijakan itu diterapkan sebelum bulan puasa tahun ini. "Untuk penerapan, kami masih survei dahulu. Kebijakannya hampir mirip seperti di Bekasi. Senin 2 April 2018, sosialisasi dimulai," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono kepada VIVA, Minggu 1 April 2018.
Aturan ganjil genap di Tol Tangerang akan diterapkan dari Senin-Jumat, pukul 06.00 WIB-09.00 WIB. Pembatasan kendaraan berat, pemberlakuan jalur khusus bus, serta fasilitas bus premium, juga akan dilakukan berbarengan dengan penerapan ganjil genap.
Pemberlakuan tiga paket kebijakan Menteri Perhubungan itu sama seperti di ruas tol Cikampek, dari Bekasi menuju Jakarta. Di ruas tol tersebut, penerapan ganjil genap telah diberlakukan dari pintu tol Bekasi Timur dan Barat arah ke Jakarta, sejak 12 Maret 2018.
Aturan ini berlaku Senin hingga Jumat, mulai pukul 06.00 - 09.00 WIB. Namun, sistem itu tak berlaku pada hari libur nasional. Pemberlakuan ganjil genap tersebut, untuk mengatasi kemacetan yang luar biasa di ruas tol tersebut setiap pagi hari.
Tak hanya ganjil genap, Kementerian Perhubungan juga memberlakukan pembatasan truk dan menyediakan bus premium di ruas tol tersebut secara serentak. Pada jam yang sama, operasional angkutan barang (golongan III, IV dan V) diatur. Lajur khusus bus di Tol Jakarta-Cikampek ruas Bekasi Timur - Jakarta dan pengoperasian Bus Transjabodetabek Premium diberlakukan.
Penerapan aturan ganjil genap dinilai membuahkan sinyal positif. Kecepatan kendaraan naik 20 persen. "Kendaraan yang menuju Jakarta, turun 36 persen. Kecepatan naik 20 persen, ada progres yang baik. Ini suatu skema yang menggunakan kendaraan umum," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Minggu 25 Maret 2018.
BPTJ mengklaim, penerapan ganjil genap membuahkan tiga hasil apik. Pertama, beban lalu lintas di jalan tol berkurang. Kemudian, jumlah penumpang bus Trans Jabodetabek meningkat, hingga kondisi jalan tol dan jalur arteri yang lancar.
Situasi lalu lintas di dalam tol pada pukul 06.00 WIB-09.00 WIB, semakin lancar. Berdasarkan data PT Jasa Marga Tbk, ada peningkatan kendaraan masuk ke jalan tol pukul 05.00 WIB-06.00 WIB. "Ada pergeseran pola pergerakan orang menjadi lebih pagi. Jalan tol lancar dan alternatif juga bagus masih lancar," ujar Bambang kepada VIVA, Selasa 13 Maret 2018.
Pada hari kedua penerapan aturan ini, rata-rata waktu tempuh perjalanan dari pintu Tol Bekasi ke Cawang mencapai 47 menit. Padahal, sebelumnya pada jarak yang sama ditempuh selama 1,5 jam.
Untuk jalur alternatif Kalimalang yang diperkirakan bakal macet parah akibat kebijakan ganjil genap, justru tercatat lancar. Sementara load factor bus TransJabodetabek naik sekitar 40 persen. Sebelumnya, cuma 10 persen setiap hari.
Namun, polisi mengakui, aturan ganjil-genap di Tol Bekasi, tak terlalu signifikan mengurangi kepadatan lalu lintas, di ruas tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan itu diperkirakan hanya dapat mengurangi 20 persen kemacetan. "Memang belum begitu besar untuk atasi kemacaten Jabodetabek," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa, Senin 12 Maret 2018.
Mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, menurut Royke, tak dapat hanya mengandalkan kebijakan ganjil genap. Kebijakan utama yang harus diseriusi oleh pemerintah ialah terus memperbaiki sarana transportasi publik. Hal itu, agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Moda transportasi publik pun harus didukung insentif yang cukup dari pemerintah. "Sehingga, masyarakat tertarik dan harus dibuat aman, nyaman, lancar sampai tujuan," ujar Royke.
Berikutnya, aturan konvesional>>>
Aturan konvensional
Soal ganjil genap di jalan tol, Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit menilai, kebijakan itu tidak cukup memiliki landasan teoretik yang kuat. Aturan itu hanya sekadar mengurangi volume lalu lintas di jalan tol, namun kurang diperhitungkan dampaknya secara jaringan.
Sebenarnya, menurut Danang, aturan ganjil genap merupakan alat yang konvensional dan kurang cocok dengan transportasi di wilayah sub urban. Sistem tersebut, lebih cocok untuk jaringan perkotaan, di mana banyak tersedia alternatif, baik rute maupun moda transportasinya.
Penerapan ganjil genap bakal merugikan pengguna jalan non-tol. Selain itu, mereka yang tidak memiliki nomor kendaran sesuai tanggalnya juga dirugikan. Sementara itu, pengguna jalan tol dan investor pasti diuntungkan, karena jalan lebih lancar.
“Investor tol senang, karena kalau lalu lintas lancar, maka jalan tol akan bisa mengakomodasi lebih banyak kendaraan per jamnya. Income akan meningkat dan pengembalian investasi, serta pinjaman akan lancar,” ujar Danang saat dihubungi VIVA, Minggu 1 April 2018.
Dia menyarankan, untuk menggunakan tarif tol yang fleksibel guna mengendalikan kemacetan di jalan-jalan tol. Sebab, infrastrukturnya sudah ada seperti tiket elektronik, gerbang tol otomatis (GTO). Penerapannya dengan mengenakan tarif tol lebih tinggi, jika lalu lintas tengah padat dan sebaliknya.
Instrumen tarif tol fleksibel tersebut lebih efektif, dibandingkan ganjil genap yang cenderung mengakibatkan biaya dan waktu perjalanan total akan lebih tinggi. “Sudah saatnya, kita menggunakan instrumen flexible toll pricing yang lebih modern dibandingkan ganjil genap kuno, serta memiliki landasan konseptual yang kurang rasional,” ujar Danang.
Komaruddin Bagja, warga Teluk Naga, Tangerang, pun tak setuju dengan ganjil genap di tol. Menurut pria 27 tahun ini, sistem ganjil genap itu malah memindahkan macet di jalur arteri. “Jalan tol kita kan bayar, masa orang mau pakai atau bayar, malah dilarang,” ujarnya.
Tak hanya itu. transportasi umumnya juga dinilai belum memadai. Mestinya, menurut Komaruddin, pemerintah pusat memikirkan kesiapan transportasi umumnya lebih dulu. “Kalau begini mah, sebagai warga kami dipersulit,” katanya.
Pendapat berbeda disampaikan Denny Irwanto, warga Cipondoh, Tangerang. Lelaki 27 tahun ini mendukung kebijakan ganjil genap di jalan tol. Menurut dia, aturan itu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan tol. “Habis, memang macetnya parah sih tiap hari. Jadi, kalau memang mau diterapkan seperti di Bekasi, saya setuju saja,” katanya.
Selanjutnya, tak ada pelarangan lalu lintas truk>>>
Tak ada pelarangan lalu lintas truk
Adapun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman meminta tidak ada pelarangan lalu lintas truk di tol Tangerang, yang akan diberlakukan berbarengan dengan ganjil genap.
Seharusnya, menurutnya, kebijakan larangan itu diiringi jalur alternatif bagi kendaraan berat. Namun, faktanya jalur tersebut belum ada di Tangerang. "Kalau murni karena volume, kenapa kami yang selalu dikorbankan ya," kata Kyatmaja kepada VIVA, Minggu 1 April 2018.
Selama ini, kata dia, truk sudah tidak boleh melintas di beberapa ruas tol di jalur lingkar dalam Jakarta, seperti di tol Grogol dan Cawang.
"Tetapi, kalau diperpanjang kami prihatin juga nih. Jangan ditarik dari JORR (Jakarta Outer Ring Road) ke Tangerang. Enggak bisa lewat kami," ujarnya. (asp)
