#2019GantiPresiden, Makar atau Bukan?
- VIVA.co.id/Fajar GM
"Tagline 2019 Ganti Presiden lebih banyak disukai oleh pengguna media sosial," kata Peneliti LSI Denny J.A Ardian Sopa saat menyampaikan keterangan pers di kantornya Jalan Pemuda, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.
Sementara, lanjut Ardian, sebanyak 30 persen publik menyatakan ketidaksukaannya terhadap gerakan itu. Tapi di sisi lain terungkap kalau pengguna media sosial justru mengaku puas dengan pemerintahan Jokowi saat ini. "Pengguna media sosial yang puas terhadap Jokowi 67,9 persen. Sementara yang tidak puas 29,2 persen," katanya.
Ardi menambahkan, tingkat kepuasan terhadap Jokowi lebih banyak dari kalangan yang tidak menggunakan media sosial. Jokowi dalam klasifikasi ini disukai sebanyak 78,1 persen responden, sementara yang tidak suka 18,1 persen. "Sekitar 3,8 persen tidak menjawab," kata dia.
Survei ini dilakukan pada tanggal 12-19 Agustus 2018 dengan wawancara menggunakan kuesioner. Metode survei multistage random sampling (acak), dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan mengklaim margin of error pada tingkat 2,9 persen.
Di sisi lain, survei terbaru lembaga riset Y-Publica mengatakan publik sudah kritis menilai gerakan #2019GantiPresiden sejak awal murni bermuatan politik. Gerakan #2019GantiPresiden dipandang bukan lagi murni gerakan protes akar rumput atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
"Sebanyak 32,1 persen responden menganggap gerakan ini menguntungkan kubu oposisi atau lawan politik Jokowi. Malah ada 24,9 persen yang menuding langsung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pihak yang diuntungkan," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di kawasan Jakarta Pusat, Senin 3 September 2018.
Survei menyebut respons publik terhadap gerakan itu diketahui sebanyak 69,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan gerakan tersebut. Sedangkan 23,8 persen menyatakan setuju dan 30,1 persen menjawab tidak tahu.
Sementara respons publik menyatakan, 25 persen tagar 'Ganti Presiden' dianggap kampanye politik sebelum pemilu dan 13,8 persen mengarah pada makar. Dan setelah deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden, 75,6 persen responden menyebut gerakan ini bukan lagi ekpresi kebebasan berpendapat.
Adapun survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 Provinsi pada 13-23 Agustus 2018. "Secara umum meskipun populer, tetapi sikap publik yang tidak setuju dengan dengan gerakan itu justru naik," ujarnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap suasana menuju tahun politik 2019 harusnya tetap menyenangkan. Mengingat prosesi itu disebut pesta demokrasi. Sebagai mantan Ketua Komisi Hukum DPR, menurutnya tidak perlu bereaksi berlebihan atas deklarasi #2019GantiPresiden.
