Halal Haram Kampanye Negatif
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Sejak resmi bergulir 23 September, baik kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02 kian gencar berkampanye. Berbagai jurus mulai dikerahkan dalam mempromosikan pasangan capres-cawapres, berikut partai-partai pendukung, hingga para calon anggota legislatif (caleg) dari masing-masing kubu jelang Pemilu Serentak 2019.   Â
Di tengah proses tersebut, isu yang kini menjadi sorotan adalah mengenai boleh tidaknya para peserta pemilu melakukan kampanye negatif. Idealnya, yang ditonjolkan adalah kampanye positif, yaitu lebih pada mempromosikan kelebihan atau keunggulan kandidat. Namun, kenyataannya, kampanye negatif belakangan ini juga banyak bermunculan, baik di media massa maupun media sosial. Â
Kampanye negatif ini, baik secara sengaja maupun secara tidak sadar, kini sudah jadi andalan partai-partai politik beserta elite mereka untuk mempengaruhi publik. Partai Keadilan Sejahtera, salah satunya, bahkan mengakui turut menggunakan metode kampanye tersebut sebagai bagian dari strategi memenangkan kontestasi.
Seperti diungkapkan Presiden PKS, Sohibul Iman, bahwa pihaknya menggunakan kampanye positif dan negatif untuk pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu dia nyatakan usai menghadiri konsolidasi akbar tingkat nasional di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, pada Minggu 14 Oktober 2018.
Sohibul mengungkapkan bahwa kampanye terdiri dari tiga jenis. Pertama adalah kampanye positif. Kedua adalah kampanye negatif, dan ketiga adalah kampanye hitam, yang berisi fitnah.
Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa kampanye positif harus dominan 80 persen. Karena dengan itu, setiap calon atau peserta pemilu punya kelebihan dibanding calon lainnya.
Sohibul juga meyakini kampanye negatif tetap dibutuhkan. Tapi dia menegaskan kampanye negatif berbeda dengan black campaign atau yang disebut kampanye hitam.
"Kampanye negatif kita butuh, itu porsinya 20 persen. Kampanye negatif, kita mengungkapkan kelemahan yang dimiliki lawan, tapi berdasarkan fakta. Misalnya lawan kita pernah korupsi, kita ungkap dengan data dan fakta. Itu yang disebut kampanye negatif," kata Sohibul.
"Tapi kita zero toleran dengan fitnah atau menjelekkan lawan, yang tidak ada data faktanya," tegasnya lagi.
Reaksi penolakan segera datang dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, lawan politik PKS di Pemilu 2019. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, sangat menyayangkan pernyataan Sohibul tersebut.
