- VIVA.co.id/ Nur Faishal.
VIVA – Politik itu dinamis. Istilah tersebut tampaknya cocok disematkan untuk menggambarkan manuver Yusril Ihza Mahendra. Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga dikenal luas sebagai ahli hukum tata negara itu secara tiba-tiba memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.
Padahal sebelumnya, Yusril sering kedapatan mengkritik Jokowi. Misalnya saja soal utang pemerintah yang kian membengkak, penyerangan atau kriminalisasi terhadap ulama, lalu ketidaksetujuan atas penenggelaman kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia juga pernah mengkritik rencana Jokowi yang hendak menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Tak hanya itu, mantan Menteri Kehakiman itu pernah menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang tidak tegas sehingga membuat kinerja jajaran di bawahnya menjadi tidak jelas.
Terakhir, Yusril menjadi kuasa hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah yang dikepalai Jokowi. Bahkan, ia masih mendampingi HTI dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Tapi kini, langkah kontras diambil Yusril. Dia memilih membela Jokowi-Ma'ruf.
Apa alasannya?
Dalam sebuah pesan kepada wartawan, Selasa 5 November 2018, Yusril menuturkan bahwa dia mengambil keputusan itu setelah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir.
"Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu (Jokowi dan KH Ma'ruf)," kata Yusril.
Meski demikian, Yusril mengklaim tidak dibayar dalam menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tersebut. Sesuatu yang tidak masalah bagi dirinya karena pada Pilpres 2014 lalu ia juga diminta Prabowo untuk menjadi ahli di gugatan MK tanpa bayaran.
"Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil, dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku," katanya.
Yusril menegaskan akan tetap bekerja secara profesional. Hal yang selalu ia lakukan, ketika menangani pihak-pihak yang terkait dengan politik misalnya saja Partai Golkar. Kini, dia siap pasang badan membela Jokowi-Ma'ruf.
"Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya," ujarnya.
Gulingkan Yusril
Reaksi keras atas aksi Yusril bela Jokowi itu disampaikan oleh Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Hasan Bamukmin. Tokoh yang juga kader PBB itu menyebut langkah Yusril merupakan pengkhianatan yang luar biasa meskipun Yusril bertindak atas nama pribadi.
"Jelas saya dan kader yang lainnya sangat marah dan terpukul," kata Novel kepada wartawan, Senin malam, 5 November 2018.
Novel tak habis pikir dengan sikap Yusril memilih menjadi kuasa hukum Jokowi. Alasannya, 70 persen kader di PBB patuh terhadap Ijtima Ulama II. Namun, dengan manuver Yusril ini, ia pun mendesak agar PBB menggelar Munaslub untuk memecat eks Menteri Sekretaris Negara itu.
"Untuk segera digelarnya munaslub pemecatan YIM secara tidak hormat. Karena perbuatan YIM sudah mencederai dan menistakan partai Islam itu sendiri karena PBB satu-satunya di Indonesia partai dengan penerapan Islam secara kafah syariat Islam," kata Novel.
Bila memang ia tak bisa mendorong Yusril turun dari tahta Ketum PBB, maka ada cara lain sebagai protes. Ia menegaskan dirinya dan koleganya yang merupakan alumni 212 akan mundur dari calon legislator PBB. Novel saat ini merupakan caleg DPRD DKI dari PBB untuk daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan.
"Kalau sudah mentok tidak bisa melengserkan YIM maka saya dan kawan-kawan secara resmi, terbuka beramai-ramai dari FPI dan PA 212 yang berada di PBB akan mengundurkan diri dan akan menggemboskan PBB di manapun," tuturnya.
Tak hanya itu, Novel mengatakan hampir sebagian besar caleg dari PBB merasa ditipu dengan sikap Yusril ini. Menurutnya, Yusril banyak menyampaikan omong kosong seperti soal melawan kotak kosong, ikut ijtima ulama dan berjanji akan gelar Munas sebagai sikap dukungan.
"Dan inilah kemunafikan sebenarnya. Dari DPP, DPW dan DPC sudah kami komunikasi mereka siap menurunkan YIM demi menyelamatkan partai. Saya sudah disuruh mengundurkan diri oleh YIM, saya tolak dan justru saya dan kawan-kawan akan menurunkan YIM dengan segera," katanya.
Sementara itu, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak gentar dengan manuver Yusril tersebut. Mereka siap menghadapinya.
Mereka masih memiliki banyak lawyer muda militan yang konsisten pada garis perjuangan mendukung Prabowo-Sandi. Meski begitu, mereka tetap menghormati pilihan Yusril.
"Kami menghormati pilihan beliau apapun alasannya, termasuk jika alasan tersebut adalah adanya honorarium profesional," kata anggota Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman.
Bahkan, kolega Habiburokhman di Gerindra, Nizar Zahro, mengklaim dalam waktu dekat gerbong PBB akan merapat ke Prabowo-Sandi. Menurutnya, dukungan itu akan segera dikukuhkan.
Nizar merujuk pada pernyataan salah seorang petinggi PBB, MS Kaban, yang memberikan dukungan secara pribadi ke Prabowo-Sandi. Nama itu merupakan politikus senior yang pernah menjadi Ketua Umum PBB.
"Kemarin Ketua Dewan Syuro PBB MS Kaban sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Sandi," ujar Nizar.
Kubu Jokowi Alhamdulillah
Sikap sebaliknya ditunjukkan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Tentu saja, mereka menyampaikan rasa syukur atas langkah Yusril tersebut.
"Alhamdulillah memang sudah lama pernah bertemu saya bahwa dia akan bergabung," ujar Kiai Ma'ruf Amin di kediamanya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 November 2018.
Dia menyampaikan dengan bergabungnya pakar hukum tata negara ke dalam barisan Jokowi-Ma'ruf akan menambah kuat dan menambah besar dukungan dari masyarakat.
"Apalagi dia bersedia sebagai lawyer daripada Capres Jokowi dan saya," ujarnya.
Tak berbeda, Jokowi juga menilai keputusan Yusril menjadi kuasa hukumnya sudah tepat. Ia bersyukur karena Yusril menerima tawaran dari Erick Thohir.
"Ya bagus alhamdulillah," kata Jokowi, di sela-sela uji coba MRT, di Depo MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.
Memang diakui Jokowi kalau pihaknya menginginkan ada Yusril yang menjadi kuasa hukum. Meskipun, keberadaannya tidak masuk TKN, dan Yusril kerja profesional sebagai pengacara. Mantan gubernur DKI itu mengakui, kalau Yusril adalah orang yang memiliki kapasitas mumpuni.
"Ya kita kan tahu profesionalitas dari Pak Yusril Ihza Mahendra," katanya.
Jokowi juga tidak melihat sikap Yusril yang kerap mengkritiknya. Dia justru menyanjung profesionalitas Yusril.
Urusan Logistik
Atas sikap itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat langkah Yusril itu menguntungkan Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi ingin memperkuat barisannya dengan cara merangkul dan merekrut tokoh-tokoh yang berseberangan termasuk Yusril.
"Hal yang wajar dan normal jika Yusril bergabung menjadi pengacara pasangan Jokowi-MA. Selain karena ingin merapat kekuasaan, juga untuk mengamankan dan menaikkan elektabilitas PBB," kata dia saat dihubungi.
Jika bergabung dengan Prabowo, lanjutnya, Yusril dan PBB-nya akan bertambah sulit. Karena Prabowo secara logistik kurang dan tidak memiliki power.
"Kalau Jokowi itu incumbent. Jadi sudah tentu punya power," katanya.
