Preseden Buruk Frekuensi Telekomunikasi
- www.pixabay.com/blickpixel
VIVA – Industri telekomunikasi Tanah Air sedang hangat belakangan ini. Musababnya soal tiga perusahaan yang menunggak pembayaran Biaya Hak Pengelolaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tiga perusahaan yang menunggak adalah PT First Media Tbk, milik Lippo Group. Perusahaan ini mengutang Rp364,8 miliar. Kedua adalah PT Internux, produsen Bolt juga anak usaha Lippo Group, menunggak Rp343,5 miliar. Sedangkan ketiga adalah PT Jasnita Telekomindo yang menunggak Rp2,2 miliar. Jasnita merupakan milik pendiri perusahaan penyedia layanan internet ini adalah Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.
Ketiga perusahaan itu sudah dua kali melewatkan jatuh tempo, yaitu 17 November 2016 dan 17 November 2017. Dan sampai tenggat 17 November 2018, mereka belum mampu menutupi utang BHP tersebut.
Kominfo pun bersikap tegas. Sebelum tenggat akhir pekan lalu, kementerian yang dipimpin Rudiantara ini sudah mengancam mencabut izin frekuensi ketiga perusahaan tersebut.
Hingga tenggat lewat, ketiga perusahaan memang konsisten, belum membayar kewajiban mereka dan akhirnya Kominfo menyiapkan Surat Keputusan pencabutan izin frekuensi.
Namun nyatanya, Kominfo melunak. Senin sore 19 November 2018, Kominfo menunda pencabutan izin frekuensi First Media dan Internux. Alasannya kedua perusahaan Lippo Group itu mengajukan proposal perdamaian untuk membayar BHP, meski proposal masuk ke Kominfo Senin siang.
"Mereka mengajukan restrukturisasi model pembayaran pelunasan utang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta.
Dalam proposal tersebut dinyatakan bahwa keduanya berkomitmen akan membayar hingga 2020.
Segendang sepenarian, selain mengajukan proposal damai, duo perusahaan ini juga mencabut tuntutan PTUN mereka. Jubir Kominfo itu mengatakan, pencabutan gugatan itu berbarengan dengan masuknya proposal pembayaran hutang kedua perusahaan tersebut.
First Media dan Internux menggugat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tuntutan dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT awalnya diajukan perusahaan Lippo untuk mendapat penundaan penagihan pembayaran BHP Frekuensi pada perusahaan itu.
Juru bicara Kominfo itu mengatakan, sedangkan Jasnita Telekomindo tak mengajukan proposal serupa seperti yang dilakukan dua perusahaan Lippo tersebut. Jasnita tak melakukan upaya apa pun untuk menyelamatkan izin frekuensi mereka.